“Jadi untuk harga TBS sawitnya, mereka jual secara individu ke toke atau peron. Jadi harganya pun ditentukan sendiri oleh toke. Makanya harga TBS-nya jauh lebih rendah,” tuturnya.

Hadirnya Pergub Nomor 77 Tahun 2020, lanjutnya, mengakomodir perkebunan swadaya agar mendapatkan kesetaraan harga TBS, yakni sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan.

“Kemitraan swadaya ini diterapkan dengan cara mengelompokkan pekebun swadaya yang berada dalam 1 hamparan dalam bentuk kelembagaan pekebun seperti kelompok tani, gapoktan, dan koperasi,” terangnya.

Defris menambahkan, kelembagaan perkebunan sawit tersebut akan difasilitasi untuk mereka bermitra dengan perusahaan perkebunan sawit atau PKS terdekat dalam bentuk kemitraan swadaya. “Dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Pergub dimaksud,” ujarnya.

“Apabila kemitraan swadaya telah terealisasi, maka kelembagaan pekebun mendapat DO langsung dari PKS dan harus menjual TBS nya ke PKS mitra. Selanjutnya kelembagaan pekebun tersebut memperoleh harga yang ditetapkan oleh Disbun Riau,” tambahnya.

Selanjutnya, untuk percepatan pembentukan kelembagaan pekebun dan fasilitasi kemitraan swadaya dengan PKS mitra akan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi perkebunan di setiap kabupaten/kota, berkoordinasi dengan Disbun Riau sesuai dengan kewenangannya

“Saat ini Disbun Riau sedang mensosialisasikan Pergub Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata cara Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau, pada seluruh kabupaten/kota penghasil kelapa sawit potensial,” kata Defris.

“Diharapkan setelah Pergub ini diberlakukan, harga TBS pekebun plasma dan pekebun swadaya bisa memperoleh harga penetapan Disbun Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terangnya.--mcr/nal.