RIAUIN.COM- Daerah penghasil minyak, gas dan energi minta agar Pertamina memberi kewenangan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mengelola ladang-ladang marjinal yang sudah tak maksimal dikelola anak perusahaana di bawah badan usaha plat merah tersebut.

Sikap itu mencuat dari hasil Rapat Koordinasi Nasional yang diikuti Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET). Bupati Kampar yang diwakili Sekdakab Kampar, Drs. H Yusri, M.Si ikut hadir dalam acara yang digelar di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (3/6/2021). 

Terkait pembahasan tersebut, Yusri menjelaskan hal utama yang dibahas dalam agenda Rakernas itu adalah memberikan kewenangan kepada BUMD untuk mengelola perusahaan di bawah Pertamina yang bekerja tidak maksimal. Salah satunya meminta ladang-ladang marjinal yang sudah tidak maksimal di Pertamina dan perusahaan lain untuk dikelola oleh BUMD. 

"Melalui Rakernas ini, kita bisa menyamakan persepsi tentang potensi-potensi yang berkaitan dengan migas untuk kemaslahatan masyarakat. Seharusnya Sumber Daya Alam itu menjadi linier dengan kesejahteraan masyarakat, dan ini tentunya butuh kekuatan dan dorongan untuk bersatu di antara penghasil migas yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.