Begitu juga dengan bantuan bibit kelapa sawit sebanyak 10 ribu batang yang dijanjikan perusahaan. Menurut Taufik, syarat yang diminta PT SML yang mengharuskan warga menunjukan ketersediaan beserta status lahan yang direncanakan untuk penanaman 10 ribu batang sawit tersebut, sangat merugikan warga.

"Ini dinilai sebagai perjanjian yang sama sekali tidak menguntungkan masyarakat, karena untuk menanam bibit kelapa sawit 10 ribu batang tersebut dibutuhkan lahan yang luasnya sekitar 80 hektar," ungkapnya.

Saat ini perjanjian tersebut sudah berjalan selama 3 tahun, sejauh ini masyarakat belum mampu menyediakan lahan untuk penanaman bibit kelapa sawit 10 ribu batang tersebut. 

"Anehnya lagi, ketika PT SML diduga melakukan pencemaran limbah ke sungai, bukannya mendapatkan sangsi malah menjadikan bantuan bibit sawit ini sebagai poin perjanjian berikutnya," ujarnya.

Taufik menegaskan, sebagai anggota DPRD yang berasal dari dapil (daerah pemilihan II) yang masuk ke daerah dimana perusahaan ini berada, dirinya meminta kepada perusahaan untuk menghentikan kebijakan yang bersifat pembodohan kepada masyarakat setempat.

"Saya minta PT SML agar berhenti membodoh-bodohi masyarakat," pungkasnya.--argus.