Putusan praperadilan dengan nomor perkara I/Pid.Pra/2021 ini semua alat bukti dan bukti lainnya yang dijadikan penyidik untuk penetapan status tersangka Hendra AP tidak sah.

Dalam sidang yang digelar secara meraton pada pekan lalu itu, penyidik telah mengajukan dua alat bukti seperti 1700 lembar berkas SPT/SPPD dan uang sebesar Rp 493 juta. 

“Artinya kejaksaan tidak bisa menggunakan alat bukti yang lama, Atau pun yang satu rangkaian dengan alat bukti dalam perkara tersebut,” tutur Erdiansyah.

Kendatipun demikian, menurut Erdiansyah, kejaksaan bisa mengungkit kembali perkara tersebut jika penyidik memiliki novum baru. Novum tersebut harus ditemukan lebih dulu, baru ada kewenangan penyidik meminta keterangan. 

“Bukan novum itu digali lewat pemanggilan dan meminta keterangan. Jika pemanggilan ini dipaksakan, maka tetap saja akan berakhir di ranah praperadilan dan hakim berhak menolak,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, sebelumnya Kajari Kuansing kalah atas gugatan praperadilan yang diajukan Kepala BPKAD Kuansing, Hendra Ap. --hen.