Kajari Kuansing Kalah Praperadilan, Kepala BPKAD Hendra Bebas dari Dugaan Korupsi SPPD Fiktif
RIAUIN.COM - Tindakan yang dilakukan Kepala Kejaksaan Kuantan Singingi (Kuansing) Hadiman SH atas penetapan status Kepala BPKAD Kuansing Hendra AP sebagai tersangka dalam dugaan korupsi SPPD fiktif telah terbukti keliru dan tidak sah.
Tidak hanya itu, proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan terhadap kasus SPPD fiktif itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Karena tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 Angka 14 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015 KUHAP.
"Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : Print-04/L.4.18/Fd.1/02/2021, tanggal 03 Februari 2021 yang telah diterbitkan adalah tidak sah," ujar Hakim praperadilan Pengadilan Negeri Telukkuantan, Timothee Kencono Malye, SH pada sidang yang digelar Senin (5/4/2021).
Berita Lainnya
Denyut Wisata Kebun Nopi Pulih, Ajang Pacu Jalur Mini Angkat Perekonomian Warga
Adu Nasib ke Pusat, Pemkab Kuansing Perjuangkan 8 Agenda Pembangunan Strategis
TKD 2027 Diproyeksi Anjlok, Plt Bupati Kuansing Siapkan Strategi Pengetatan Anggaran
Menembus Keterisolasian Kuansing, Trase Tol Pekanbaru–Teluk Kuantan Didorong ke Pusat
Proyeksi DBH Migas 2027 Anjlok 77 Persen, Postur APBD Kuantan Singingi Terancam Pincang
Kualitas Udara Memburuk, Pemkab Kuansing Perpanjang Masa Libur Sekolah
Denyut Wisata Kebun Nopi Pulih, Ajang Pacu Jalur Mini Angkat Perekonomian Warga
Adu Nasib ke Pusat, Pemkab Kuansing Perjuangkan 8 Agenda Pembangunan Strategis
TKD 2027 Diproyeksi Anjlok, Plt Bupati Kuansing Siapkan Strategi Pengetatan Anggaran
Menembus Keterisolasian Kuansing, Trase Tol Pekanbaru–Teluk Kuantan Didorong ke Pusat
Proyeksi DBH Migas 2027 Anjlok 77 Persen, Postur APBD Kuantan Singingi Terancam Pincang
Kualitas Udara Memburuk, Pemkab Kuansing Perpanjang Masa Libur Sekolah