RIAUIN.COM- DPRD Riau melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Thn 2020 yang dilaksanakan pada Senin (5/4/2021).

Pada agenda penyampaian pandangan umum fraksi tentang LKPJ 2020 ini diawali oleh fraksi golkar. Dalam penyampaian pandangannya, Golkar yang diwakili oleh  Karmila Sari menyoroti terkait jumlah pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2020 yang mencapai 15.000 orang yang tersebar di 36 OPD.

"Kami Fraksi Golkar menekankan bahwa seluruh PNS tersebut diharapkan mampu menjalankan tugas dengan profesional dalam rangka menyujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel", ujarnya.

Untuk itu Fraksi Golkar juga berharap seluruh PNS tersebut dapat mendorong proses percepatan pembangunan daerah.

Sementara itu, Fraksi PKS yang diwakili oleh Markarius menyoroti carut marut dibidang pendidikan  terkait penerimaan siswa baru Sekolah Menegah Atas (SMA) pada tahun lalu.

"Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMA, kami berharap bisa diselesaikan sesegera mungkin karena sistem zonasi ini menuntut ketersedian prasarana pendidikan kita", ujarnya.

Fraksi PKS juga menyoroti permasalahan honor guru bantu Provinsi Riau yang masih dibawah UMK. Fraksi PKS berharap agar pemerintah Provinsi Riau dapat menyelesaikannya tahun depan.

Selain itu, Markarius juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau agar mengevaluasi pelaksanaan infra struktur tahun 2020 yang telah dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan speknya.

"Contoh salah satunya jembatan Koto Gasit Kabupaten Siak dimana jalan disekitarnya sudah ambruk, jadi ada pembangunan jembatan tapi jalannya tidak mendukung", tutupnya. -dani