RIAUIN.COM - Pemerintah kembali melarang mudik lebaran pada tahun 2021. Pengusaha Otobus (PO) bakal mengikut arahan pemerintah namun menyayangkan ketidaksingkronan yang terjadi antar instansi pemerintah.

Per 16 Maret lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi sorotan setelah membuka peluang mudik tahun ini bisa berjalan. Namun, 10 hari kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengumumkan kalau mudik lebaran 2021 dilarang. Apa tanggapan PO BUS terkait berubahnya keputusan ini, hanya dalam kurun waktu kurang dari satu bulan?

"Menurut saya masih terlalu dini semua ini dihembuskan dan seperti parodi saja pemerintah kita ini. Tanggal 16 (Maret) Pak Menhub sudah menegaskan tidak ada larangan mudik, nah sekarang menteri yang lain bilang dilarang mudik," ungkap Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, Jumat (26/3/2021).

"Apakah antar kementerian ini tidak berkoordinasi sebelum mengeluarkan statement," kata Sani.

Arahan tersebut diberikan untuk seluruh masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara Kementerian (BUMN). Larangan ini berlaku pada 6-17 Mei 2021.

"Larangan mudik akan dimulai pada 6-17 Mei 2021 dan sebelum dan sesudah tanggal itu, diimbau pada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang ke luar daerah kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu," kata Muhadjir Effendy dalam jumpa pers virtual, Jumat (26/3/2021).

Langkah ini salah satu upaya mencegah penyebaran COVID-19. Namun di sisi lain jadi dilema pada pengusaha bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Sebelumnya Menhub Budi mengizinkan masyarakat mudik dengan syarat tetap menjaga protokol kesehatan. Ini sebetulnya bisa menjadi angin segar bagi PO Bus yang sudah berdarah-darah sejak Maret tahun lalu.

"Dampaknya kita semakin merana, padahal masa lebaran tahun ini, kita berharap bisa membantu meng-cover kerugian-kerugian yang kita alami selama pandemi ini," ungkap Direktur Operasional PO Bejeu, Iqbal Tosin, Jumat (26/3/2021).

Berkaca dari pelarangan mudik tahun lalu, banyak pemudik yang menggunakan berbagai cara untuk bisa pulang ke kampung halaman. Sani ini menyampaikan PO Bus bisa memiliki kelebihan tracking dan pendataan yang bisa dilakukan melalui titik penjemputan.

Penerapan protokol kesehatan lainnya yang juga akan diperketat seperti memakai masker, melakukan jaga jarak, melakukan disinfeksi prasarana dan sarana, pemberlakuan pembatasan penumpang, hingga pengaturan jadwal layanan.

"Sebenarnya pemerintah malah harusnya nge-push masyarakat naik kendaraan umum di mana bisa di lakukan test genose di terminal-terminal, kendaraan pribadi yang malah tidak bisa terdeteksi lebih rentan," ungkap Sani

"Saat ini kami masih jauh dari pulih apalagi kalau keputusan ini di teruskan ya sudah tau lah apa yang akan kami alami tanpa saya harus jelaskan," ungkap Sani. - fbh