“Secara aturan, pemerintah tidak bisa memberikan pendampingan hukum terhadap kasus-kasus pidana. Aturannya memang demikian,” kata Suryanto.

Bukan hanya untuk pegawai saja, tutur Suryanto, bahkan untuk bupati maupun wakil bupati apabila menghadapi kasus hukum pidana juga tidak akan diberikan bantuan hukum.

Kecuali menyangkut kasus kasus yang sifatnya perdata atau pun mendapat gugatan PTUN. “Itu baru bisa,” katanya.

Terhadap kasus yang melilit Keken ini, banyak pihak menyerukan agar Pemkab Kuansing ikut turun tangan membantunya. Seruan itu banyak dilontarkan oleh para netizen di dunia maya.

Karena, kasus yang melilit Keken ini, netizen menilai adanya konspirasi jahat dan terkesan kasus pesanan dari pihak yang menginginkan Keken masuk penjara.

Netizen pun beramai ramai memberikan dukungan moral dengan memasang tagar #SaveHendraAp. Tagar itu mulai membanjiri lini masa Facebook sejak Jumat kemarin.--hen.