Sertifikat tersebut tidak perlu diunggah ke media sosial karena di dalamnya terdapat QR Code yang wajib dilindungi.

"Di dalam QR Code itu ada data pribadi, jadi sertifikat digital kita peroleh dan di saat bersamaan kita menjaga data pribadi dengan tidak mengedarkannya untuk kepentingan yang tidak semestinya," tutur Johnny.

Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh orang yang tidak bertanggung berjawab.

"Sertifikat vaksinasi yang ada data pribadinya hanya untuk kepentingan kita sendiri dan kepentingan terkait sertifikat, misalnya untuk pendukung dokumen perjalanan dan sebagainya," ujar dia.

Bersamaan dengan itu, Kemkominfo menurut Johnny, telah mengidentifikasi 130 isu hoaks terkait vaksin Covid-19.

Berdasarkan sebarannya, hoaks terbanyak menyebar di Facebook (679 konten), Instagram (9 konten), Twitter (45 konten), YouTube (41 konten), dan TikTok (15 konten).

"Informasi hoaks mengenai vaksin Covid-19 kian banyak tersebar di berbagai platform digital. Sampai saat ini lebih dari 130 isu hoaks tersebar di media sosial," kata Johnny.

Ia mengatakan, hoaks di platform digital bisa diatasi setelah dicek, ricek, konfirmasi, dan verifikasi. Selanjutnya dibuat label hoaks, disinformasi, dan misinformasi.

Johnny pun meminta masyarakat untuk ikut menghindarkan diri dari berita hoaks terkait vaksinasi. Pasalnya hoaks mengenai vaksinasi dapat menghambat upaya memerangi Covid-19.

Selain di media sosial, potensi pergerakan penyebaran hoaks dapat dilakukan di aplikasi pesan seperti group WhatsApp.

"Tingkat kedewasaan dan kecerdasan masyarakat sangat diperlukan untuk pencegahan. Kalau di WhatsApp group, tolong sekali lagi jangan menyebarkan informasi yang tidak perlu seperti hoaks soal vaksinasi Covid-19 atau informasi salah lainnya," tutur Johnny. - gha