RIAUIN.COM - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Mardianto Manan mengingatkan kembali arahan dari Presiden RI Joko Widodo yang meminta agar penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara tegas tanpa kompromi, karena mayoritas karhutla disebabkan ulah manusia.

"Sesuai arahan Pak Jokowi, perlunya penegakan hukum yang serius, penegakan sanksi tanpa kompromi. Kalimat ini yang kita lihat bersayap, jangan-jangan adanya penegakan hukum yang tidak tegas dan selalu terjadi kompromi di daerah kita, makanya kasus karhutla selalu saja terulang. Bahkan kita sudah ulang tahun asap ke-17," ucap Mardianto Manan, Senin (15/3/2021).

Menurut Mardianto, untuk mengentaskan persoalan karhutla yang sudah menjadi peristiwa musiman di Provinsi Riau, perlunya pengawasan dan penindakan hukum yang tidak tebang pilih.

Hal itupun mengingatkannya dengan kasus yang terjadi pada 2015 silam, hutan di kawasan Riau mengalami kebakaran yang cukup parah, yang mengakibatkan ribuan hektare lahan dan hutan dilahap si jago merah, sehingga berdampak pada lumpuhnya perekonomian, sekolah diliburkan, bandara tutup, dan ribuan warga terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).