RIAUIN.COM - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal mengatakan ide penggantian nama provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau perlu dikaji mendalam. Sebab, pergantian nama itu akan mengakibatkan banyak hal administratif juga perlu disesuaikan.

“Berapa banyak dokumen harus diganti? Berapa juta KTP ganti, berapa banyak papan nama ganti, kop surat, dan semua dibiayai Pemda, jadi harus benar-benar dikaji,” kata dia lewat keterangan tertulis, Jumat, 12 Maret 2021.

Safrizal mengatakan sebagai usulan, ide mengganti nama Sumatera Barat sah-sah saja. Namun, penamaan sebuah daerah harus memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 yang salah satu isinya tentang perubahan nama daerah.

Dia mengatakan perubahan nama daerah harus diusulkan dengan naskah akademik yang berasal dari pemerintah daerah atau masyarakat. Isi naskah harus sesuai dengan kaidah penamanaan yang memperhatikan sejarah, budaya, adat istiadat atau adanya nama yang sama. Usul juga harus disertai dengan suratu usulan ke DPRD, sampai dengan surat usulan ke pemerintah pusat melalui Kemendagri, hingga ke Presiden.