PILIHAN
Saat Netanyahu Pidato di Depan Kursi Kosong
25 September 2026
Kasus ISPA Tembus 1.363, Wali Murid di Kuansing Minta PJJ Diperpanjang
20 September 2026
Jika tak Mau Kerja Sama, Indonesia Bisa Hilangkan Facebook
Pekanbaru, Riauin.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, mengatakan pengawasan Badan Siber Sandi Nasional (BSSN) tak hanya website tapi juga akun medsos yang dianggap tidak sesuai aturan. Jika facebook tak mau bekerja sama maka facebook bisa saja dihilangkan dari Indonesia.
"Perpresnya (BSSN) sudah, sudah diundangkan ‎bahkan jadi ini mulai dari mendeteksi, mencegah, sampai ketika ada apa-apa kaitannya dengan cyber security dia juga memperbaiki," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Kamis (1/6).
Menurut Rudiantara, BSSN ini sudah‎ sudah dirancang sejak 2015. Namun karena proses pembuatan yang agak lama, maka baru bisa diluncurkan sekarang.
Pengawasan oleh BSSN bukan hanya melalui website yang diangap berbahaya. Bahkan akun pengguna internet dan media sosial jika dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka bisa dibekukan dan diperiksa.
Misalnya dalam penggunaan media sosial facebook. Jika ada akun‎ yang menyebarkan konten-konten negatif, bertentangan dengan keberadaan negara, maka Kemenkominfo dan Basinas bisa menutup akun tersebut.
Namun, kerja sama dengan media sosial seperti ini memang tidak mudah. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen dalam hal ini. Artinya akan ada kerja sama dengan facebook. Kalau perusahaan tersebut tidak mau bekerjasama, maka facebook bisa saja dihilangkan dari Indonesia.
‎Di negara luar, lanjut Rudiantara, ada undang-undang yang bahkan berfokus pada penggunaan dan kerja sama dengan facebook. Bila pemerintah Indonesia ingin melakukan hal serupa akan sulit, karena pembahasan UU tidak gampang. Untuk itu, polanya adalah dengan menutup akun atau memblokir media sosial facebook di Indonesia.
‎BSSN tidak akan bersebrangan atau tumpang tindih kinerja dengan badan siber lain yang telah ada seperti milik Polri. Badan ini justru akan mempersatukan semua elemen yang berkaitan dengan siber. (rol)
"Perpresnya (BSSN) sudah, sudah diundangkan ‎bahkan jadi ini mulai dari mendeteksi, mencegah, sampai ketika ada apa-apa kaitannya dengan cyber security dia juga memperbaiki," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Kamis (1/6).
Menurut Rudiantara, BSSN ini sudah‎ sudah dirancang sejak 2015. Namun karena proses pembuatan yang agak lama, maka baru bisa diluncurkan sekarang.
Pengawasan oleh BSSN bukan hanya melalui website yang diangap berbahaya. Bahkan akun pengguna internet dan media sosial jika dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka bisa dibekukan dan diperiksa.
Misalnya dalam penggunaan media sosial facebook. Jika ada akun‎ yang menyebarkan konten-konten negatif, bertentangan dengan keberadaan negara, maka Kemenkominfo dan Basinas bisa menutup akun tersebut.
Namun, kerja sama dengan media sosial seperti ini memang tidak mudah. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen dalam hal ini. Artinya akan ada kerja sama dengan facebook. Kalau perusahaan tersebut tidak mau bekerjasama, maka facebook bisa saja dihilangkan dari Indonesia.
‎Di negara luar, lanjut Rudiantara, ada undang-undang yang bahkan berfokus pada penggunaan dan kerja sama dengan facebook. Bila pemerintah Indonesia ingin melakukan hal serupa akan sulit, karena pembahasan UU tidak gampang. Untuk itu, polanya adalah dengan menutup akun atau memblokir media sosial facebook di Indonesia.
‎BSSN tidak akan bersebrangan atau tumpang tindih kinerja dengan badan siber lain yang telah ada seperti milik Polri. Badan ini justru akan mempersatukan semua elemen yang berkaitan dengan siber. (rol)
Berita Lainnya
SPBU Pekanbaru Macet Parah, DPRD Minta Pemko Larang Truk Besar Masuk Kota
Cakupan Imunisasi Anak Masih Rendah, Pemko Pekanbaru Gelar Bulan Imunisasi Kejar
Tekan Inflasi Akhir Tahun, DKP Pekanbaru Salurkan Ribuan Bibit Cabai ke Dasawisma
Hadapi Era AI dan Digitalisasi, Wawako Pekanbaru Ingatkan Mahasiswa IPTAR Bangun Karakter dan Kompetensi
HGB Induk PT MPP Diterbitkan, 133 Pedagang Ruko Sukaramai Pertanyakan Kesamaan Hak
Pemko Pekanbaru Ambil Alih Aset STC, Pedagang Diminta Stop Bayar Sewa ke Pihak Swasta
SPBU Pekanbaru Macet Parah, DPRD Minta Pemko Larang Truk Besar Masuk Kota
Cakupan Imunisasi Anak Masih Rendah, Pemko Pekanbaru Gelar Bulan Imunisasi Kejar
Tekan Inflasi Akhir Tahun, DKP Pekanbaru Salurkan Ribuan Bibit Cabai ke Dasawisma
Hadapi Era AI dan Digitalisasi, Wawako Pekanbaru Ingatkan Mahasiswa IPTAR Bangun Karakter dan Kompetensi
HGB Induk PT MPP Diterbitkan, 133 Pedagang Ruko Sukaramai Pertanyakan Kesamaan Hak
Pemko Pekanbaru Ambil Alih Aset STC, Pedagang Diminta Stop Bayar Sewa ke Pihak Swasta