RIAUIN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melaksanakan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-provinsi Riau di Balai Sarindit Gedung Daerah pada, Rabu (3/3/2021).

Dalam Acara ini, Wakil Gubernur Riau menyampaikan bahwa Kehadiran program pemberantasan korupsi terintegrasi ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi.
“Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi ini merupakan cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Dengan komitmen bersama ini, Tim KPK bisa masuk ke dalam pemerintahan di daerah untuk menata dan membenahi agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik”, ujarnya.

Dengan pola ini, KPK juga akan lebih mudah mengawasi penyimpangan yang terjadi di daerah. Aksi ini memberikan standar kepada Pemerintah Daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk memahami elemen-elemen resiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi.

Direktur Koordinasi Supervisi I KPK RI, yang membawahi wilayah Provinsi Aceh, Riau, Kepri, Jambi Bengkulu, Sumatera Barat dan Bangka Belitung Brigjen Didik Agung Widjanarko dalam kesempatan ini menerangkan bahwa kehadiran timnya dalam rangka untuk mensosialisasikan pencegahan korupsi terintegrasi di Riau serta untuk memperkenalkan struktur baru di KPK RI yang saat ini terdapat pembagian setiap wilayah di Indonesia dalam zona koordinasi.

Didik juga menuturkan dengan restrukturisasi baru Direktorat Koordinasi Wilayah I ini, maka KPK akan sering berhubungan dengan tujuh daerah tersebut, terkhususnya dengan Provinsi Riau.

“Tim KPK RI ini datang untuk bersilaturahmi dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap bagaimana pencapaian Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau tahun 2020 dan diharapkan pada Tahun 2021 ini sistem pemerintahan Riau semakin bagus dan kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Riau untuk saling bekerja sama dalam mencegah terjadinya korupsi”, ujarnya. -dani