RIAUIN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melaksanakan Koordinasi & Supervisi Pencegahan Korupsi Terkait Manajemen Aset & Optimalisasi Pajak Daerah dengan Pemerintah Provinsi Riau pada Selasa, 23 Februari 2021 di Ruang Command CEnter Menara Lancang Kuning.

Acara ini dihadiri oleh Plh. Sekda provinsi Riau Masrul Kasmy dan didampingi Kepala BPKAD dan Kepala Bapenda provinsi Riau. Sedangkan yang menjadi pembicara KPK RI adalah Arif Nurcahyo.

Dalam Rapat ini KPK menjelaskan tentang 8 program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah yakni Perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, penguatan APIP, layanan perizinan, manajemen aset daerah, tata kelola dana desa, optimalisasi PAD dan Manajemen ASN.

Selain itu, sesuai dengan Perpres No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK), KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong 51 Kementerian/Lembaga dan 542 pemda untuk menjalankan 11 aksi yang diturunkan menjadi 27 sub-aksi terkait 3 fokus Stranas PK. Ketiga fokus tersebut adalah Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. -dani