"Saya menyampaikan salam dari Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau tiada henti menyayangi Provinsi Riau. Saya juga berterimakasih atas visi misi Gubernur yang sejalan dengan agenda nasional. Kami akan selalu bersama rakyat Riau," tegas Menteri Siti.

Selain pembangunan infrastruktur, pengendalian Karhutla menjadi  prioritas kerja pemerintah lainnya dengan mengedepankan kerja pencegahan dan tidak sekedar melakukan pemadaman. Telah dilakukan berbagai koreksi kebijakan mulai dari moratorium izin, perbaikan tata kelola gambut, penegakan hukum lingkungan, pemberian hak kelola perhutanan sosial, TORA, dan berbagai koreksi kebijakan fundamental lainnya.

Sebagaimana Inpres 3/2020, pengendalian karhutla dilakukan secara kolektif dari berbagai Kementerian/Lembaga, termasuk di dalamnya KLHK. Di tingkat kerja operasional, pengendalian karhutla melibatkan kerja bersama anggota brigade Manggala Agni KLHK, Pemadam Kebakaran (Damkar) Pemda, TNI, Polri, BNPB, BPBD, BPPT, BMKG, Swasta, dan berbagai elemen anak bangsa lainnya. 

Berkat kerja keras satgas karhutla dan upaya pencegahan melalui Tekhnologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang intensif dilakukan di Provinsi rawan, Indonesia dapat menghindari duet bencana karhutla dan Covid-19 Corona.

Sejak diaktifkan tanggal 11 Februari 2019,  Pemprov Riau akhirnya mengakhiri status Siaga bencana karhutla 2020. Selama masa ini, Indeks Standard Pencemaran Udara (ISPU) di Riau juga tidak ada yang menunjukkan level berbahaya maupun yang tidak sehat.

Adapun perbandingan total jumlah hotspot atau titik api per tanggal 1 Januari-20 Oktober, berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) dengan level confident 80 persen, khusus untuk hotspot di Riau pada periode tersebut di 2019 terdapat 3.032 titik, namun berkat dukungan dan kerja keras semua pihak, hotspot di 2020 dapat ditekan ke angka 327 titik.

Secara keseluruhan di Indonesia pada periode yang sama, hotspot menurun dari 25.453 titik ke 2.191 titik. Artinya terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 23.261 titik atau 91,39 persen.

"Mari melangkah dalam derap langkah yang sama. Sebagaimana pesan Bapak Presiden, pembangunan kita harus sejalan dengan pemulihan lingkungan. Masalah lingkungan terjadi karena persoalan lama bertahun-tahun, dan sekarang kita benahi salah satunya melalui UU Cipta Kerja. Pelayanan untuk rakyat harus secepatnya, sederhana, tidak boleh ada transaksi suap, persoalan publik harus selesai dengan baik," tegas Siti.

Dalam kegiatan di Kampar, selain meresmikan Kebun Bibit Desa (KBD) Muktisari, sebagai bentuk apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi positif dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Riau, Menteri Siti Nurbaya juga menyerahkan bantuan berupa truk pengangkut sampah sebanyak 4 unit dan motor pengangkut sampah sebanyak 25 unit yang didistribusikan kepada Pemkab Kampar, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Polda Riau, Korem 031/Wira Bima, Banser NU Riau dan DAOPS Manggala Agni. Serta diserahkan bantuan Pengembangan Perhutanan Sosial Nasional (Bang Pesona) kepada 12 Kelompok Masyarakat.--mcr/nal.