Atas peristiwa ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengecam tindakan pemerintah desa dan polisi.

“Ini hal yang tidak masuk akal. Undang-undang ITE yang seharusnya untuk melindungi rakyat, malah digunakan untuk mengkriminalisasi dan membungkam aspirasi warga,” ujar Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Dalam menangani persoalan Badru, kata Sahroni, seharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan, apalagi unggahan Badru sebenarnya bentuk keluhan dan uneg-uneg warga atas kondisinya.

“Polisi juga seharusnya lebih selektif dalam mengaplikasikan Undang-undang ini, harus dilihat konteksnya. Jangan asal ada laporan langsung ditindak,” ucap politikus NasDem itu.

Ia menyebut, berbagai laporan yang masuk ke polisi, terutama yang berkaitan dengan suara rakyat harus benar-benar diteliti sebelum diambil tindakan.

“Polisi tugasnya mengayomi dan melindungi masyarakat, jadi apapun yang berhubungan dengan suara dan aspirasi rakyat harus betul-betul dipahami,” tutur Sahroni.

“Kalau ada laporan yang tidak masuk akal atau menindas dan membungkam suara rakyat, ya jangan dilayani,” sambungnya.

Setelah dua hari mendekam di kantor polisi, Badru akhirnya dibebaskan pada Rabu (4/11), pukul 16.30 WIB. Ia dijemput oleh pihak keluarga.***