"Tadi saya sudah cek, disini satu hari mereka bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan mendapatkan uang 80 ribu/hari, dan uangnya langsung ditransfer ke rekening masing-masing masyarakat," lanjutnya.

Selain itu ada juga kucuran dana untuk kelompok, yang digunakan untuk pembinaan, dan untuk kegiatan lain dalam kelompok. Di wilayah lokasi yang menjadi sasaran kunjungan kerja Menteri LHK, yaitu di Kabupaten Serang, terdapat 2 (dua) kelompok yang terlibat dengan total luas lebih kurang 112,43  Ha serta HOK sebanyak lebih kurang 8.547 HOK.

Selain mendorong pemulihan ekonomi dan ekosistem mangrove, tujuan lain dari kegiatan ini adalah untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap kondisi ekosistem mangrove. Upaya rehabilitasi ekosistem mangrove salah satunya dapat dilakukan dengan kegiatan penanaman mangrove.

Rehabilitasi mangrove ini diharapkan akan mengembalikan keberadaan vegetasi mangrove di daerah pesisir, yang berfungsi sebagai wilayah perlindungan pantai dari abrasi dan intrusi air laut serta ancaman bencana alam, pergeseran batas negara dan dampak perubahan iklim.

"Dengan perakarannya yang kuat hingga ke dalam, mangrove mampu menyerap dan menyimpan karbon di udara sampai 3-4 kali lipat dibandingkan dengan hutan terestrial," tutur Menteri Siti.

Di samping itu, Negara mempunyai kewajiban untuk mengurangi emisi karbon. Saat ini, usaha Indonesia dalam mengurangi emisi karbon tersebut, dapat dinilai dengan uang oleh dunia internasional.

"Jadi yang penting itu sekarang kita menanam mangrovenya dulu. Pemerintah tengah menyiapkan skema dan perhitungan yang tepat agar masyarakat mendapatkan nilai ekonomi karbon juga," katanya.

Menteri Siti mengungkapkan, kegiatan PKPM mendapat respons yang bagus. Pemerintah merencanakan akan menanam sampai 600.000 hektar.

"Sekarang baru 15.000 hektar, semula tahun ini akan 63.000 hektar. Kita dapat melihat faktanya di lapangan, memang program ini baik dan berguna bagi masyarakat," ungkapnya.

Dirjen Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan, Hudoyo, menjelaskan KLHK memperluas cakupan kegiatan Padat Karya (PK/cash for work) di 34 provinsi. Hal ini dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui kegiatan penanaman mangrove, senilai Rp406,1 miliar, seluas 15.000 Ha.

"Program PEN Padat Karya Penanaman Mangrove ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir," tuturnya.

PKPM juga sedang berjalan di berbagai Provinsi lainnya, termasuk di Provinsi Riau. Adapun luasan pelaksanaan padat karya mangrove di Provinsi Riau, mencapai 692 ribu ha. Lokasi kegiatan tersebar di 5 Kabupaten, yakni Kabupaten Rokan Hilir (25 ha), Siak (8 ha), Bengkalis (319 ha), Kepulauan Meranti (55 ha), dan  Inhil (285 ha).

''Alhamdulillah kegiatan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional ini. Di Riau berhasil menyasar 36 kelompok tani dengan sekitar 1.552 orang anggota. Mereka inilah masyarakat yang mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari program padat karya mangrove,'' kata Kepala BPDASHL Indragiri Rokan KLHK, Tri Esti Indrarwati. - vie/mcr