RIAUIN.COM - Masyarakat di Kecamatan Pangean mengaku merasa nyaman selama kepemimpinan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mursini. 

Ada banyak alasan yang membuat masyarakat setempat menyukai gaya kepemimpinan beliau. Selain santun, Mursini dianggap tidak ugal ugalan dalam memimpin daerah. 

Hal itu diakui oleh masyarakat Pangean saat pasangan Mursini-Indra Putra melakukan kampanye dialogis, kemarin,  Selasa (13/10/20).

Di Pangean, pasangan nomor urut 2 itu berkampanye di tiga titik antara lain,  di Desa Koto Pangean, Desa Pulau Tongah dan Desa Padang Kunyik. 

Rustam Efendi,  salahseorang tokoh masyarakat setempat mengakui kepemimpinan Mursini selama empat tahun belakangan ini mendapatkan tempat khusus bagi masyarakat Pangean. 

Karena, semasa pemerintahan Mursini, sangat banyak putra putra terbaik Pangean yang dilibatkan secara langsung.

"Meskipun pada Pilkada 2015 lalu di Kecamatan Pangean pasangan Mursini kalah tipis oleh pasangan Indra Putra, namun pak Mursini tetap memakai putra putra terbaik Pangean dalam pemerintahannya,  ini menandakan beliau adalah sosok pemimpin untuk semua golongan. Bukan pemimpin yang pendendam, " ujar Rustam. 

Rustam semakin yakin,  pada Pilkada 2020 ini, Mursini menang telak di Pangean. Karena, Indra Putra yang tadinya menjadi rival Mursini, kini telah bergabung dan berpasangan dengannya. 

"InsyaAllah, kami akan tetap bersama sama dengan Mursini-Indra Putra." tegas Rustam. 

Rustam mencontohkan, beberapa orang pejabat asal Pangean yang mendapatkan tempat strategis di pemerintahan Mursini diantaranya Sekda Kuansing, Dr Dianto Mampanini.

"Dan masih banyak lagi, baik di posisi eselon II dan III," ujarnya.

Dikesempatan yang sama, mantan anggota DPRD Kuansing, Rossi Atali mengaku sejak Kuansing dikendalikan oleh Mursini masyarakat sudah terasa aman dan nyaman. 

Masyarakat sudah bisa menikmati kebebasan berpendapat, tidak lagi ada intervensi baik dikalangan politikus maupun di kalangan ASN itu sendiri. 

"Jadi, yang sudah baik itu harus kita lanjutkan, untuk apa lagi kita rubah rubah, " tegas Rossi. 

Di bidang pembangunan,  kata Rossi,  pemerintahan Mursini telah mengatur postur anggaran pembangunan yang adil dan merata. 

Seluruh kecamatan mendapatkan pembangunan yang merata. Tidak ada satu kecamatan yang tersisih. 

"Jika ada masyarakat yang mengatakan Pak Mursini tidak membangun,  itu bohong pak. Itu sudah jelas berita hoak, saya saksinya, karena saya ikut mensahkan APBD itu tiap tahunnya," kata Rossi. 

Kata Rossi, begitu Mursini dilantik pada pertengahan 2016 lalu, beliau telah disumpah untuk mempergunakan anggaran itu untuk pembangunan daerah. 

"Itulah gunanya Musrembang yang kita lakukan setiap tahun itu, agar masyarakat bisa menyalur aspirasi kepada pemerintah apa saja yang akan dibangun," tuturnya.

Nah, Mursini selaku bupati telah menggelontorkan anggaran pembangunan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

"Itu bedanya, Bupati Mursini membangun sesuai dengan keinginan masyarakat, bukan sekehendak hatinya," tegas Rossi. 

Sementara itu, dihadapan masyarakat Pangean, Mursini menyampaikan program program unggulan bersama Indra Putra kedepan, terutama bidang ekonomi. 

Menurut Mursini, selama empat tahun kepemimpinan belakangan ini, ia mengaku telah banyak melakukan terobosan terobosan demi untuk mengangkat perekonomian masyarakat. 

Untuk mensejahterakan masyarakat ini, kata Mursini, berbagai aspek harus dibangun, baik sektor pendidikannya, inprastruktur dan hilirisasinya. 

Dibidang pendidikan misalnya, pemerintahan telah membangun beberapa sekolah, baik tambahan kelas baru, rehab baru maupun bangunan baru. 

"Dan Alhamdulillah, kita juga sukses membangun prestasi anak didik kita, bahkan untuk tingkat SLTP, Kuansing mendapatkan prestasi terbaik pertama," jelasnya.

Selain itu, juga terjadi penambahan lembaga baru untuk tingkat Paud. Bahkan penambahanya lebih dari 100 persen dibandingkan pemerintahan sebelumnya. 

"Selain ada penambahannya, gaji honor tenaga didiknya juga kami naikan, inilah upaya kami untuk meningkatkan kesejahteraan dibidang pendidikan ini," tukasnya. 

Dibidang ekonomi, Mursini mengakui masyarakat Kuansing masih banyak yang berprofesi sebagai petani karet. 

Ia mengaku, harga karet beberapa tahun belakangan ini sangat merosot,  sehingga petani banyak yang beralih profesi ke bidang lain seperti menambang emas walaupun secara ilegal. 

"Ini yang kami pikirkan, bagaimana caranya untuk mengembalikan harga karet ini supaya petani bisa bergairah kembali, " ujarnya lagi.

Nah, sejak setahun yang lalu, Kuansing telah mendapatkan izin resmi dari Menteri Perdagangan untuk melakukan pelelangan karet. Bahkan Kuansing satu satunya tempat pelelangan karet se pulau Sumatera. 

Dijelaskannya, keberadaan pasar lelang ini sangat menguntungkan bagi petani. Karet yang tadinya hanya dihargai sekitar Rp6000, di pasar lelang bisa dihargai Rp 9000 lebih. 

"Dengan syarat petaninya harus tergabung dalam asosiasi. Dan ini sudah berlaku di dua kecamatan. Nah, kedepannya kita akan lakukan pelelangannya di setiap kecamatan, " katanya. 

Tidak hanya itu yang dilakukannya, Mursini juga menginginkan keberadaan industri hilirisasi karet di Kuansing. Seperti pembuatan karpet dari karet, keset, vulkanisir ban dan beberapa macam produk yang dianggap laku. 

Dengan adanya industri hilirisasi ini, otomatis akan mendongkrak harga karet petani. 

Keinginan itu bukan hanya bualan kosong, karena beberapa pekan lalu, ia telah menandatangani MoU dengan balai pelatihan produk hilirisasi karet itu di Palembang. 

"Dan mereka inilah nantinya yang akan melatih putra putri kita. Mesin mesinnya sebagian sudah datang. Intinya kita telah melakukan,  bukan hanya sekedar rencana, " jelasnya. 

Di bidang pertambangan,  Mursini menginginkan masyarakat bekerja secara legal, bukan ilegal. Oleh karena itu, perlu dibuat regulasi sehingga mereka bisa menambang secara aman dan nyaman,  tanpa diburu buru oleh pihak berwajib. 

"Kedepan kita akan bantu masyarakat penambang emas untuk menguruskan izinnya. Jadi mereka bisa bekerja secara legal, "ujarnya sembari menyebutkan perijinan yang akan dibuat itu yang berada di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) 

Sekedar diketahui, WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Menurut Pasal 22 UU Minerba menyebutkan kriteria untuk menetapkan WPR adalah 
Yang mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai

Serta mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter
endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba.

Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 hektare. Disebutkan jenis komoditas yang akan ditambang
merupakan wilayah atau tempat  kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun.

Dalam menetapkan WPR, bupati/walikota mempunyai kewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka. Kemudian, wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sebelumnya sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Untuk mendukung WPR ini,  Bupati Mursini telah melakukan MoU dengan Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beberapa waktu lalu. Dan saat ini, kata dia, pihaknya sedang melakukan proses WPR tersebut.--hen