Hardianto mengatakan, apa yang menjadi kegusaran mahasiswa dan masyarakat tentang UU Ciptaker, sangat dia pahami. Dirinya akan membahas bersama rekan-rekan anggota dewan lainnya untuk menentukan upaya tindak lanjut yang akan diambil.

"Apapun yang menjadi aspirasi mahasiswa. Kami akan tampung dan tindaklanjuti. Namun perlu saya ingatkan bahwa kewenangan UU Ciptaker ini berada di pusat. Kami di DPRD Riau hanya dalam kapasitas meneruskan apa yang disampaikan mahasiswa," ucap legislator Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) menggelar unjukrasa menolak UU Ciptaker di depan Gedung DPRD Riau, Rabu. Dalam aksi protes itu, situasi sempat memanas saat mahasiswa memaksa masuk ke Gedung wakil rakyat. Bahkan sempat terjadi aksi saling dorong antara petugas dan aparat kepolisian.

Situasi kembali ricuh ketika pimpinan DPRD Riau turun menyambut massa. Kendati diguyur hujan, mahasiswa tetap bertahan. Aparat kepolisian meminta kerumunan massa membubarkan diri karena dikhawatirkan menjadi sumber penularan COVID-19.

"Alhamdulillah kegiatan penyampaian aspirasi adik-adik mahasiswa dilakukan secara prosedural. Baik  aparat keamanan maupun rekan-rekan mahasiswa, semua dalam keadaan baik. Semua sudah pulang ke rumah masing-masing," ucap Kapolda Riau Irjen. Pol. Agung Setya Imam Effendi.

Menurutnya, membuka ruang diskusi merupakan upaya yang sangat tepat di tengah situasi pandemi. Dengan begitu, penerapan protokoler kesehatan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Kondisi yang tidak nomal. Kita dihadapkan dengan COVID-19 yang kasusnya terus meningkat di Provinsi Riau. Ada baiknya gagasan yang disampaikan adik-adik disampaikan melalui ruang diskusi. Ini sudah kita bicarakan dengan Pihak DPRD Riau. DPRD Riau membuka ruang untuk itu," ucapnya.***