Sebelumnya, Kepala Keamanan Lapas Perempuan Pekanbaru Ema Tarigan mengatakan pihaknya kini kewalahan menangani isolasi mandiri 28 napi yang positif Covid-19 karena keterbatasan ruangan, alat pelindung diri (APD), obat, dan tenaga kesehatan. Puluhan napi yang terinfeksi kini ditempatkan di lima sel terpisah ukuran 4 x 5 meter. Dalam ruangan itu terdapat enam sampai sembilan orang, yang dipisahkan sesuai kondisi tanpa gejala dan gejala ringan.

Klaster penularan Covid-19 di Lapas Perempuan diketahui pada 18 September lalu setelah seorang petugas keamanan Lapas terkonfirmasi positif. Pihak Lapas berinisiatif melakukan dua kali uji usap mandiri terhadap pegawai dan napi, karena respon dinas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan butuh waktu lama.

Uji sampel (swab) baru dilakukan oleh dinas kesehatan tujuh hari sejak pelaporan kasus pertama, yakni pada 25 September.

Upaya pelacakan dari dinas kesehatan sejauh ini juga tidak menyeluruh kepada 319 warga binaan di sana. Hingga awal Oktober ini diketahui ada tiga petugas yang terinfeksi, sedangkan dari warga binaan ada 28 orang.

Ia mengatakan pihaknya juga sudah menyurati Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau agar bisa dilakukan uji swab massal, dan opsi pemindahan ke ruang isolasi yang disediakan pemerintah daerah. “Kalau memang dipindahkan kami siap saja untuk melakukan pengamanan,” kata Ema.

Klarifikasi Kadiskes

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Riau Mimi Yuliani Nazir membantah pihaknya tidak aktif dalam penanganan kasus Covid-19 di Lapas Perempuan.

Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan penyemprotan disinfektan dan uji usap melalui UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Labkesling).

Meski begitu, uji usap dilakukan secara bertahap dan tidak bisa seluruh 319 napi diperiksa serentak.

“Kita sudah melakukan pemeriksaan swab dua kali berturut-turut, yang 80 orang diperiksa didapatkan 20 orang positif. Lalu swab kedua sudah dilakukan Jumat lalu kepada 50 orang,” kata Mimi.

Mengenai opsi pemindahan napi ke ruang isolasi mandiri yang disediakan pemerintah daerah, Mimi mengatakan itu butuh pembahasan di tingkat pengambil kebijakan lebih tinggi. Sebabnya, prosedur pengamanan harus berbeda untuk napi karena di fasilitas isolasi mandiri akan bercampur dengan warga biasa.

“Siapa yang menjamin keamanannya? Harus jelas-jelas, tidak mungkin juga dinas kesehatan yang akan melakukan pengamanan. Nah, itu pembicaraan tingkat tinggi kalau itu. Kalau dipindah, kita tinggal melaksanakan pelayanan kesehatannya saja,” kata Mimi.***