UNTUK menjamin hak publik atas informasi pemilihan kepala daerah, KPU dan Bawaslu wajib menetapkan dan mengumumkan Daftar Informasi Publik (DIP). Sehingga masyarakat mudah mengakses informasi Pilkada.
 
Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau, Mahyudin Yusdar, mengatakan bahwa dalam DIP ditetapkan jenis-jenis informasi publik yang dapat diberikan dan dikecualikan.

"KPU dan Bawaslu juga harus bersepakat bahwa banyak dokumen merupakan kategori informasi terbuka dan serta merta," ujarnya.

Penetapan DIP juga akan memudahkan tugas jurnalis dalam mewartakan informasi-informasi Pilkada. Menurutnya, penyelenggara Pilkada tidak bisa menghindar dari pertanyaan para jurnalis atas informasi Pemilu yang bersifat terbuka.

"Dasar hukum penetapan DIP adalah Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," ujar Mahyudin.

Bahkan khusus bagi KPU, lanjutnya, keharusan menetapkan DIP secara jelas diatur dalam peraturan KPU nomor 1/2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU.

"Dalam PKPU nomor 1/2015, DIP tersebut wajib diumumkan atau disampaikan dalam web resmi KPU atau papan pengumuman," tegasnya. TSR