Dijelaskan Adi, laporan masyarakat terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Cabup Halim ini masuk ke Bawaslu, Jumat 11 September 2020 lalu. Kemudian, laporan tersebut diregister, Sabtu (12/9/2020) pukul 00.00 WIB.

“Setelah register, hari itu juga kita langsung menggelar rapat dengan Sentra Gakkumdu Kuansing, untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi unsur untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikian,” ujar Adi.

Kemudian, Minggu (13/9/2020), pihaknya melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan saksi untuk diminta keterangannya, namun pelapor dan saksi tidak hadir.

Selanjutnya, pemanggilan kedua kembali dilayangkan pada Senin (14/9/2020), namun pelapor dan saksi juga tidak hadir.

Namun, pelapor baru hadir pada pemanggilan ketiga, Rabu (16/9/2020) pagi. Pelapor hadir bersama dua saksi dan didampingi satu pengacara.

”Mereka kita mintai keterangannya dari pagi sampai sore,” ujar Adi.

Setelah itu terang Adi, pihaknya juga melakukan pemanggilan terhadap terlapor, Halim guna dimintai keterangannya.

”Pak Halim juga kita minta keterangannya setelah itu,” terang Adi lagi.

Usai pelapor dan saksi serta terlapor dimintai keterangannya, Bawaslu Kuansing bersama sentra Gakkumdu Kuansing langsung menggelar rapat atau gelar perkara. 

Dalam rapat tersebut, kemudian disimpulkan bahwa laporan dugaan penggunaan ijazah Palsu Cabup Halim tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga diputuskan, proses penanganannya dihentikan. - hen