Selain itu, Bupati juga mengaku sudah sangat lama menginginkan pelabuhan parit 21 tersebut berfungsi sebagai mana mestinya.

"Alhamdulillah dengan diprakarsai oleh Wakil Bupati Inhil H Samsyudin Uti, ekspor perdana ini bisa terlaksana," tutur HM Wardan dalam sambutan pelepasan perdana ekspor kelapa di pelabuhan parit 21.

"Saya sangat senang sekali, karena sejak periode pertama saya diamanahkan untuk menjadi bupati, kita sudah memulai untuk memfungsikan pelabuhan ini," tambahnya. 

Namun, karena terbentur aturan membuat pelabuhan tersebut belum bisa difungsikan. Tetapi akhir Juni 2020  kita telah mendapatkan surat balasan dari Gubenur Riau, bahwa untuk pengelolaan aset pelabuhan parit 21 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Inhil.

"Dalam pembangunannya, untuk area pelabuhan ini memakan anggaran 11,3 Miliar dari APBD Provinsi Riau, dan untuk sisi daratnya memakan anggara APBD Inhil sebesar 52,9 Miliar," papar Bupati.

Sebelumnya, dalam sambutan Wakil Bupati Inhil, H Samsyudin Uti menyampaikan bahwa 
keberangkatan 3 kapal untuk ekspor perdana ini sudah sesuai aturan yang berlaku.

"Keberangkatan ini Legal tidak ada yang ilegal," kata wabub Inhil. -rls/vie