Indragiri Hilir, Riauin.com -Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan meresmikan pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dan infrastruktur Ibu Kota Kecamatan (IKK) Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) serta mengukuhkan beberapa organisasi di Kelurahan Teluk Pinang, Jum'at (24/3/2017) siang.

Pada kunjungan kali ini, Bupati Wardan didampingi oleh beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Turut hadir pula dalam acara peresmian ini, Camat GAS, H Ijmi, S.Sos., M.Si. didampingi oleh Forkopimcam lainnya, tokoh masyarakat setempat, alim ulama dan ratusan warga Kecamatan GAS yang memadati lokasi peresmian.

Dalam kegiatan ini pula, Bupati Wardan akan menyerahkan bantuan berupa 1 (satu) unit ambulance dan 6 (enam) unit mesin apung pemadam kebakaran kepada 6 Desa se-Kecamatan GAS. Bantuan mesin apung tersebut, secara langsung diterima oleh masing - masing Kepala Desa.

Dalam sambutannya, Ijmi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati Inhil, HM Wardan ke Kecamatan GAS.

Pada kesempatan ini, Ijmi mengatakan, dengan adanya program DMIJ dan IKK, infrastruktur, seperti jalan dan jembatan di Kecamatan GAS mengalami peningkatan yang signifikan.

"Dengan alokasi Rp. 2 Milyar melalui IKK dan kucuran dana desa yang juga berjumlah milyaran rupiah bagi 9 Desa yang ada di GAS. Konektivitas antar wilayah mulai meningkat. Begitu pula, dengan aktivitas warga, khususnya aktivitas perekonomian. Pengangkutan hasil perkebunan, lalu lintas perdagangan seolah hidup dengan pembangunan yang dilaksanakan," katanya.

Ijmi sempat menyoroti ketimpangan anggaran antara wilayah perdesaan dengan kawasan administrasi Kelurahan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil.

"Dengan adanya ketimpangan anggaran ini, kedepan kami berharap, agar Pemkab Inhil dapat menambah dana pembangunan bagi 3 Kelurahan yang ada di GAS ini. Sebab, 3 Kelurahan tersebut, hanya mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 400 juta per tahunnya untuk satu kelurahan," ungkapnya.

Perihal permohonan tambahan anggaran tersebut, dikatakan Ijmi, telah juga disampaikan melalui DPRD Kabupaten Inhil beberapa waktu lalu.

"Semoga dengan permohonan yang telah diajukan, dana pembangunan tambahan dapat segera ditindaklanjuti. Sebab, kebutuhan akan anggaran di 3 Kelurahan juga bersifat mendesak," tutupnya.

Dalam sambutannya, Bupati Wardan berpesan, agar setiap organisasi yang dikukuhkan dapat aktif memberikan masukan kepada Pemkab dalam rangka pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

"Karena bagi saya, sebaik apapun konsep pembangunan yang dirumuskan, tidak akan berarti, jika tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Khusus bagi organisasi yang baru dikukuhkan, agar bisa membantu merealisasikan program - program Pemkab," kata Wardan.

Lebih lanjut, Wardan mengatakan, tugas Pemerintah Daerah hanya merencanakan dan memfasilitasi. Bersama masyarakat, Pemerintah Daerah akan melaksanakan pembangunan tersebut.

Selanjutnya, Wardan menyampaikan, Program DMIJ merupakan program prioritas, bahkan merupakan program unggulan, yang menjadi perhatian serius Pemkab Inhil.

"Untuk DMIJ ini, alokasi dananya sekitar Rp. 185 milyar yang dikucurkan setiap tahunnya. Setiap tahunnya pula, dana DMIJ juga ditingkatkan," tukasnya.

Peningkatan alokasi dana DMIJ, dikatakan Wardan, didasarkan pada tipologi masing - masing desa yang terdiri dari 4 tipologi desa, yakni swadaya, swakarya, swasembada dan Desa maju.

"Namun, sekarang untuk desa bertipe swadaya dengan alokasi dana minimal Rp. 350 juta sudah tidak ada lagi. Sebab, Seluruh Kepala Desa yang ada di Inhil berlomba - lomba meningkatkan kualifikasi desa mereka. Sehingga, sekarang yang ada hanya Desa tipe swakarya dengan alokasi minimal Rp. 500 juta per desa per tahunnya," terang Wardan.

Untuk meningkatkan tipe desa, disebutkan Wardan, terdapat 18 kriteria dan 86 indikator yang harus dipenuhi, untuk kemudian menjadi dasar penilaian sebuah desa masuk ke dalam kategori Desa Maju.

Sementara itu, dari sisi pelaksanaan kegiatan, Wardan mengatakan, manajemen yang paling ideal dalam pelaksanaan program DMIJ adalah dengan pola manajemen keuangan mesjid.

"Manajemen layaknya manajemen mesjid yang diterapkan, tentunya demi mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik. Berguna untuk mengantisipasi alokasi dana DMIJ yang tidak tepat sasaran, serta juga berfungsi sebagai upaya mengefisienkan penggunaan anggaran," pungkasnya.

Terakhir, Wardan mengatakan, dari hasil evaluasi yang dilakukan, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui program DMIJ, secara umum dapat dikatakan baik dan berkualitas.

"Dari evaluasi kami, setiap kegiatan dari DMIJ, baik semua, dengan anggaran terbatas hasilnya berkualitas. Karena, disini partisipasi masyarakat juga dikedepankan," tutup Wardan.
(Diskominfo)