Sementara itu, terkait informasi adanya perangkat Desa Jaya yang juga mendapatkan bantuan, Matnur pun mengakui kebenaran informasi tersebut. Menurutnya, memang ada perangkat desa yang menerima bantuan dari Kemensos.

Namun berdasarkan arahan Camat Kuantan Tengah, kata Matnur, penerima bantuan akan segera mengembalikannya. "Bagi perangkat desa yang telah terlanjur menerima bantuan akan segera dikembalikan," katanya.

Keputusan dilarangnya perangkat desa menerima bantuan tertuang dalam Permendes nomor 11 tahun 2020 tentang larangan menerima bantuan BLT terhadap PNS, perangkat desa dan istri serta anggota BPD.

Sementara menurut informasi yang berhasil dirangkum, di Desa Jaya Kopah, saat ini sesuai lampiran penerima bantuan yang terpantau ada sekitar 5 orang anggota BPD menerima BLT dari 7 orang anggota.

Camat Kuantan Tengah, Agus Iswanto saat dihubungi wartawan mengaku akan segera menindak lanjuti informasi tersebut. 

Menurut Iswanto, jika itu benar terjadi, ia mengingatkan agar para perangkat desa dan BPD supaya tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan oleh pemerintah setempat.

“Sebab, seluruh keluarga inti dari Kades, Sekdes, BPD, staf desa dilarang mendapat bantuan langsung tunai. Catat, bagi suami atau istri dari perangkat desa maka dilarang untuk menerima bantuan ini (BLT),” tegas Agus Iwanto 

Ia mengaku akan segera memerintahkan akan  Kades Jaya  agar uang BLT tersebut dikembalikan dari pada menimbulkan polemik ditengah masyarakat.

Kata Iswanto, alasan dilarangnya perangkat desa menerima Bansos itu disebabkan karena mereka sudah dapat gaji atau honor dari negara. 

"Perangkat desa yang sudah terlanjur menerima bantuan sosial harus mengembalikan dana yang diterima,” tegas Camat Iswanto. - hen