"Ternyata pendidikan jarak jauh menimbulkan problem mutu karena ketidakcukupan antara pengajar dengan murid yang menyebabkan cara pendidikan tidak bisa dikontrol, baik karakter ataupun kualitas lainnya, akan tetapi hal ini tetap berlangsung," ujar Wakil Ketua MPR RI ini seperti dikutip RMOL.

Dengan adanya biaya internet tentu menambah beban masyarakat saat ini. "Ini kami sampaikan kepada Presiden. Presiden mengakui masalah tersebut dan sedang mencari solusi untuk memecahkan persoalan ini," ungkap politisi Gerindra ini.

Hal lain yang disampaikan adalah keputusan pemerintah pusat yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun untuk rapid test para santri di seluruh pelosok Nusantara. Nantinya, akan ada subsidi untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kategori pondok pesantren, berkisar Rp30 juta hingga Rp50 juta.

Subsidi diberikan mengingat besarnya biaya rapid test berkisar Rp 300.000-Rp 400.000 per orang. Baca Juga Gerindra: Untuk Jaga Kualitas SDM, Pemerintah Perlu Beri Internet Gratis Bagi Pelajar RUU HIP, Wakil Ketua MPR: Kita Renungkan Dulu Perlu Atau Tidak

"Soal subsidi ini tentu saja merupakan kabar bagus bagi perjuangan kami di parlemen," tegas Muzani. Kebijakan tersebut membawa angin segar bagi Partai Gerindra.

Sebab sebelumnya, Fraksi Gerindra melalui parlemen meminta pemerintah agar dapat memberikan subsidi kuota internet kepada para pelajar, mahasiswa, dan santri. Upaya tersebut dilakukan guna mendukung proses belajar mengajar daring selama masa pandemik Covid-19. (vie)