Uji Rapid Test di Bandara SSK Pekanbaru, Pemprov Riau akan Panggil Angkasa Pura dan Kimia Farma
PEKANBARU, RiauIN.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan memanggil pihak Angkasa Pura dan Kimia Farma terkait penyelenggaraan rapid tes yang dilakukan oleh kedua BUMN tersebut di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir, Selasa (7/7/2020) usai menyampaikan informasi tentang perkembangan data Covid-19 di Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Pekanbaru.
"Besok kita akan rapat dengan Agkasa Pura dan Kimia Farma, dalam rangka evaluasi penanganan Covid-19 khususnya di Bandara SSK II," ungkapnya.
Lebih lanjut Mimi mengatakan, sebelumnya Dinas Kesehatan Provinsi Riau telah sempat mempertanyakan dasar Kimia Farma membuka pos untuk menggelar rapid tes Covid-19 di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II.
Terangnya, pertanyaan itu telah dikonfirmasi pihaknya kepada BUMN tersebut jauh sebelum kejadian pasien positif covid-19 inisial ES (56) asal Kabupaten Rokan Hulu lolos dari pemeriksaan kesehatan dan berhasil terbang ke Jakarta menumpang pesawat Lion Air pada tanggal 5 Juli 2020.
Mimi menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010, untuk pemeriksaan medis semisal penyelenggaraan rapid tes covid-19, harus dilaksanakan oleh laboratorium.
"Sarana pelayanan kesehatannya itu laboratorium, kalau dia tidak dilaksanakan di rumah sakit," kata Mimi.
"Sebelum kasus ini saya sudah pernah manggil (Kimia Farma). Apa dasarnya mereka melakukan pemeriksaan di sana. Nah, informasinya ada MoU di Pusat antara Angkasa Pura dan Kimia Farma," kata Mimi lagi.
Namun demikian, Mimi menegaskan bahwa seharusnya tindak lanjut dari Angkasa Pura dan Kimia Farma untuk membuka pos pemeriksaan rapid tes covid-19 di Bandara SSK II, juga harus mendapat izin dari pemerintah daerah setempat.
"Apapun namanya MoU, kalau di daerah itu kan harus disinkronkan lagi, harus ada izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Apakah itu laboratorium pratama, madya atau utama. Karena namanya untuk suatu laboratorium tidak semudah itu," ungkap Mimi.
"Artinya harus ada kajian dari segi sarana, prasarana, alat-alatnya dan SDM-nya. Ini tidak ada, walaupun memang mereka itu sudah memiliki laboratorium namanya Laboratorium Klinik Kimi Farma.Tapi tidak boleh ada pos pembantu atau membuka di tempat lain," tegasnya.
Terkait dengan hal tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Provinsi Riau dalam waktu dekat akan meminta keterangan dari pihak Angkasa Pura dan Kimia Farma.
"Besok kita akan rapat dengan Angkasa Pura dan Kimia Farma. Dan itu sudah seizin pak Gubernur Riau, kalau tidak sesuai dengan aturan tidak boleh dilakukan," demikian Mimi. (mcr/nal)
Berita Lainnya
Sekolah di Riau Diimbau Tangguhkan Studi Tur ke Luar Daerah
Identifikasi Harimau Sumatera yang Tewaskan Pekerja, BBKSDA Riau Cek Tangkapan Kamera
Komit Tuntaskan Persoalan Infrastruktur, Pengaspalan Jalan Provinsi di Bengkalis Digesa Pemprov Riau
Idul Adha Tahun Ini, Pemprov Riau Sudah Kumpulkan 50 Ekor Hewan Kurban
Jemaah Calon Haji Riau Diingatkan untuk Jaga Kesehatan
Asisten III Setdaprov Riau Ungkap Pentingnya Psikis Sehat untuk Pekerja
Sekolah di Riau Diimbau Tangguhkan Studi Tur ke Luar Daerah
Identifikasi Harimau Sumatera yang Tewaskan Pekerja, BBKSDA Riau Cek Tangkapan Kamera
Komit Tuntaskan Persoalan Infrastruktur, Pengaspalan Jalan Provinsi di Bengkalis Digesa Pemprov Riau
Idul Adha Tahun Ini, Pemprov Riau Sudah Kumpulkan 50 Ekor Hewan Kurban
Jemaah Calon Haji Riau Diingatkan untuk Jaga Kesehatan
Asisten III Setdaprov Riau Ungkap Pentingnya Psikis Sehat untuk Pekerja