Seperti pintu masuk menuju ke Provinsi Sumatera Barat, nanti dari Pekanbaru akan melintasi wilayah Kabupaten Kampar atau melalui Kuantan Singingi. Kemudian menuju Sumatera Utara melewati Rokan Hulu dan Rokan Hilir, ke Jambi melalui Indragiri Hilir, dan ke negara tetangga Malaysia melalui pelabuhan dan penerbangan langsung di Bandara SKK II.
 
"Dengan kondisi geografis seperti itu dan data baik pasien positif, PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan ODP (Orang Dalam Pemantauan), mereka umumnya warga kita dari perjalanan dari Malaysia, India, Jakarta dan daerah lain di Pulau Jawa, dari Sumut dan Sumbar. Untuk itu perlu dibatasi agar wabah tidak semakin meluas," ujarnya.
 
"Jadi untuk transportasi darat, laut, dan udara, nanti pengaturannya lebih diperketat," ulas walikota.
 
Alasan selanjutnya, terang Walikota untuk meningkatkan kepedulian warga. Dari angka kasus Covid-19.

Saat ini kasus PDP di Kota Pekanbaru memang masih kecil dibandingkan daerah lain di tanah air. Akan tetapi, Pekanbaru memiliki potensi besar penyebaran wabah Covid-19 dan korban akan semakin bertambah jika warga tetap tidak peduli dengan kondisi yang terjadi.
 
"Maka kita ambil kebijakan untuk mengajukan PSBB lebih cepat. Sehingga kita dapat mengajak masyarakat sama-sama memerangi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini. Kita tidak ingin masyarakat kita menjadi korban sia-sia. Maka mencegah lebih awal lebih baik sebelum wabah semakin meluas," Ucap Walikota.
 
PSBB yang segera diberlakukan juga sebagai legalitas dari aksi pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah dilakukan pemerintah sejak virus yang berawal dari Wuhan, China itu mulai mewabah di Kota Pekanbaru.
 
"Contohnya seperti belajar di rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah. Ini kan sudah bagian dari rencana aksi PSBB. Kita sudah lakukan sebelum mendapat izin, tapi masih banyak masyarakat kita yang tidak peduli," ujar Walikota menyesalkan. (adv/vie)