Di Padang Tak Pakai Masker Keluar Rumah Bakal Didenda, Ini Besar Dendanya!
Walikota Padang, H Mahyeldi. (F: Net)
PADANG, Riauin.com - Walikota Padang Mahyeldi, meminta warganya untuk memakai masker jika keluar rumah. Pihaknya akan menjatuhkan hukuman berupa denda kepada warga yang tidak menggunakan masker.
Hal itu termaktub dalam Surat Instruksi Wali Kota Padang tentang Pemakaian Masker dalam Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Kota Padang. Instruksi itu mulai berlaku Senin (6/4).
"Diwajibkan menggunakan masker kepada seluruh masyarakat ketika beraktivitas atau berada di luar rumah untuk kepentingan yang mendesak, seperti membeli makanan/bahan pangan, berobat/ke apotik, atau untuk keperluan yang sangat urgen," ujar Mahyeldi dalam surat itu.
Warga yang kedapatan tidak memakai masker saat di luar rumah, kata Mahyeldi, didenda dua masker. Satu masker itu diberikan kepada warga yang didenda untuk dikenakan, satu lagi diberikan kepada warga lain yang belum punya masker.
Masker yang diminta untuk digunakan warga berdasarkan surat itu ialah masker yang terbuat dari kain minimal dua lapis dan dapat dicuci untuk menghindari kelangkaan masker yang digunakan tenaga medis.
Mahyeldi menginstruksikan pengurus RT dan RW untuk mengingatkan warga menggunakan masker dan bahaya Covid-19.
Peraturan itu tidak hanya berlaku untuk masyarakat Padang. Dalam surat itu Wahyeldi mengatakan bahwa orang dari luar Padang yang masuk ke kota itu untuk memakai masker dan menjaga jarak aman selama berada pada kendaraan.(rls/vie)
Berita Lainnya
LSM Desak KPK Telusuri Aset Bupati Non-Aktif Kuansing, Diduga Sembunyikan Kebun Sawit Miliaran Rupiah
KPK Buru Aktor Pengumpul Duit Koperasi dalam Kasus Suap Bupati Kuansing
Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan Masyarakat
Sebut Kasus Amplop Bupati Kuansing Masuk Gratifikasi, LSM: Seharusnya Lapor KPK, Bukan Dikembalikan
KPK Selidiki Pertemuan Bupati Kuansing dan Menteri Kehutanan Terkait Alih Fungsi 3.800 Hektare Lahan
Balai Riau Matangkan Usulan Tepian Narosa Jadi Proyek Strategis Nasional
LSM Desak KPK Telusuri Aset Bupati Non-Aktif Kuansing, Diduga Sembunyikan Kebun Sawit Miliaran Rupiah
KPK Buru Aktor Pengumpul Duit Koperasi dalam Kasus Suap Bupati Kuansing
Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan Masyarakat
Sebut Kasus Amplop Bupati Kuansing Masuk Gratifikasi, LSM: Seharusnya Lapor KPK, Bukan Dikembalikan
KPK Selidiki Pertemuan Bupati Kuansing dan Menteri Kehutanan Terkait Alih Fungsi 3.800 Hektare Lahan
Balai Riau Matangkan Usulan Tepian Narosa Jadi Proyek Strategis Nasional