BAGANSIAPIAPI - Kantor Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang berlokasi di Jalan Pelabuhan Baru, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, segera difungsikan. Pengoperasian kantor tersebut dilakukan April mendatang.

"Kami saat ini sedang memindahkan semua barang-barang kantor. Rencana pindah akhir Maret ini dan April sudah difungsikan," ujar Koordinator Satuan Pengawas PSDKP Rohil, Denggan M Ilmi Sagala, di Bagansiapiapi, Jumat (24/3).

Menurutnya, bangunan kantor tersebut dibangun 2016 lalu yang dianggarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Selama dua tahun kami berkantor di Jalan Pahlawan, Bagansiapiapi. Sebelumnya kami gabung dengan Dinas Perikanan Rohil," kata Ilmi.

Dia mengaku butuh penambahan personel mengingat saat ini masih minim. "Jumlah personel kami sedikit sekali hanya lima orang. Dari pusat cuma dua orang, yakni saya dan tenaga kontrak. Kemudian tiga orangnya berasal dari perbantuan Dinas Perikanan Rohil," lanjut Ilmi, yang akan bertugas di PSDKP Belawan ini.

Penambahan personel, sebutnya, sudah disampaikan ke dinas perikanan setempat. Karena menurutnya semakin banyak personel akan semakin baik lagi pelayanan maupun pengawasan.

"Kalau untuk ukuran satuan pengawas minimal 20 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak. Mereka akan ditugaskan untuk melayani masyarakat yang mengurus surat terkait masuknya kapal pukat harimau yang datang dari luar Rohil. Kemudian untuk patroli bisa diturunkan 8-10 orang," jelasnya lagi.

Karena itu, Ilmi berharap, Pemkab Rohil segera menyurati KKP terkait penambahan personel tersebut. "Biasanya KKP itu mendengar surat dari bupati langsung respon dan diperhatikan," katanya.

Menyikapi keluhan nelayan terkait masuknya kapal pukat harimau, Ilmi menegaskan, upaya yang dilakukan selama ini hanya bisa melapor ke pimpinan di Belawan.

"Kapal-kapal itu biasanya datang dari Belawan maupun Tanjung Balai. Jadi, PSDKP Belawan yang gencar melakukan patroli, karena di sana ada kapal pengawasan," sebutnya.

Keberadaan kapal patroli di Rohil, sambung Ilmi, sangat penting untuk melakukan pengawasan, hanya saja butuh operasional yang besar.

"Memang saat ini kami belum punya kapal patroli. Dan, sebenarnya kalau mau kapal patroli harus diperbanyak dulu personelnya. Kalau kapal dulu dikasih, dan orangnya belum ada, tidak juga kami bisa kelapangan. Sekarang yang bisa kami lakukan dengan personel yang ada hanya pengawasan di darat, seperti budidaya, termasuk pengawasan unit-unit pengolahan," tutupnya. (hrc)