PEKANBARU,riauin.com-- Komisi V DPRD Provinsi Riau menggelar rapat dengar pendapat bersama kepala sekolah jenjang SMA dan SMK se-Kota Pekanbaru guna mendengar berbagai persoalan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada awal Tahun Ajaran Baru 2020/2021, Juli mendatang, Senin (09/03/2020) siang di ruang Komisi V DPRD Riau. Anggota Komisi V yang hadir dalam RDP tersebut, Mira Roza, Aulia, Ade Hartati, Sulastri, Soniwati dan Kasir.

Berbagai persoalan dibahas dalam pertemuan tersebut, diantaranya mengenai daya tampung lulusan SMP sederajat yang tidak sebanding dengan ketersediaan SMA dan SMK negeri saat ini. Idealnya, untuk 4 SMP sederajat maka SMA negeri 3 sekolah, namun kenyataanya daya tampung sekolah negeri setingkat SMA jauh dari kata cukup.

Solusinya adalah pemerintah harus membangun SMA negeri atau menambah Ruang Kelas Baru (RKB), hanya saja pada tahun ini anggaran untuk pembangunan sekolah baru maupun RKB tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Riau 2020. "Untuk membangun gedung sekolah baru itu syaratnya luas lahan harus minimal 2 hektare, saat ini pemerintah kesulitan untuk mencari lahan seluas itu di dalam kota sehingga tak dianggarkan dalam APBD tahun ini, demikian juga dengan pembangunan RKB tidak ada dianggarkan tahun ini," kata Anggota Komisi V, Kasir.

Namun Pemprov Riau sudah mengeluarkan kebijakan memberikan pendidikan gratis untuk tingkat SMA dan SMK tidak saja untuk sekolah negeri tapi juga sekolah swasta. Apalagi sekarang ini kualitas sekolah swasta di Pekanbaru khususnya sudah baik.

"Sekolah swasta kita banyak. Orang tua tidak harus memaksakan anak untuk masuk ke sekolah negeri. Apalagi sekarang ini Pemerintah Riau sudah mensuport pendidikan gratis hingga tingkat SMA dan SMK. Apalagi sekolah swasta kualitasnya juga baik," tutur Kasir.

Sesungguhnya, lanjut wakil rakyat daerah pemilihan Pekanbaru ini, jika saja masyarakat tidak berbondong-bondong ingin memasukkan anaknya ke sekolah negeri, daya tampung jenjang pendidikan menengah baik SMP maupun SMA sangat mencukupi.

Sebelumnya Ketua Komisi V DPRD Riau, Eddy M Yatim dihadapan anggota Komisi V yang hadir sempat mengingatkan kepada kepala sekolah untuk transparan dan jujur dalam PPDB. "Satuan pendidikan harus menerima peserta didik baru sesuai dengan aturan dan daya tampung yang tersedia. Kami siap mengawal agenda tahunan ini. Kami tak ingin mendengar ada laporan yang tidak menyenangkan," kata Eddy. 

Kepala sekolah harus tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Dalam pelaksanaan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi, ketika pertemuan itu ada kepala sekolah yang mengaku was-was dan cemas menghadapi tahun ajaran baru nanti.

"Kita paham apa yeng dikeluhkan kepala sekolah. Karena PPDB ini memang selalu menjadi polemik setiap tahun. Kita hanya minta mereka tetap mengacu pada Permendikbud. Permendikbud itu juga akan diperkuat dengan Peraturan Gubernur yang segera kita gesa pengesahannya," ujar Eddy politisi Partai Demokrat itu. (adv, vie)