Bupati Kampar didampingi Wabup Catur Sugeng Susanto, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kampar (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kampar, Kadis Bunnakeswan Kabupaten Kampar Ir. Bustan, Direktur PT Tasma Puja Ketut Sukarwa, Camat Kampar Kholis Febriyasmi, dan Kades Kampar Lukman Efendi serta tokoh masyarakat Darajis.
Dalam rapat tersebut diputuskan beberapa kesepakatan, diantaranya, pertama, semua pihak (Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, Forkopimda Kabupaten Kampar, Camat Kampa, Kepala Desa Kampar, Ninik Mamak dan Masyarakat) menjamin tidak ada lagi menuntut perusahaan di masa yang akan datang dalam hal ini sengketa lahan.
Kedua, pihak perusahaan bersedia memberikan kompensasi untuk masyarakat Desa Kampar. Ketiga, mengenai nilai kompensasi, pihak perusahaan akan menyampaikan kepada Bupati atau Pemerintah Kabupaten Kampar, Selasa (13/3/2018).
Keempat, apabila terjadi klaim lahan dari masyarakat atau pihak manapun terhadap lahan PT Tasma Puja, maka masalah tersebut akan diatasi sepenuhnya dan diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.
Empat kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh Bupati Kampar bersama Forkopimda, PT Tasma Puja, Camat Kades dan perwakilan Masyarakat serta Kadis Bunnakeswan Kabupaten Kampar.
Dari Rapat tersebut diketahui bahwa permasalahannya luas lahan PT Tasma Puja sebesar 2.981 haktare (HGU) dan di tengah-tengah lahan tersebut ada lahan masyarakat sebesar 56 hektare yang masih dimiliki oleh sebagian masyarakat Kampar.
Untuk itu masyarakat meminta kepada Bupati Kampar memediasi permasalahan ini agar lahan tersebut dikembalikan kepada masyarakat atau dicarikan solusinya sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut.
"Saya perlu investor, saya perlu orang-orang yang berusaha di negeri ini untuk bagaimana pengangguran bisa berkurang, bagaimana perekonomian masyarakat naik dan inflasi turun setelah itu menjadikan masyarakat Kampar sejahtera, tetapi di samping investor ada, jangan juga investor itu melanggar aturan ataupun norma-norma yang sudah kita sepakati, artinya norma tertulis maupun norma tidak tertulis, tapi yang sudah terucap kita selesaikan bersama,†ujar Azis dilansir riauonline, Selasa (6/3/2018).
Bupati Kampar juga minta masyarakat agar jangan menuntut terlalu banyak kepada perusahaan. Pemda Kampar lanjutnya bersama-sama Forkopimda sudah bertekad akan menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas serta diketahui secara terbuka dan transparan.(int/nol)