RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru bersiap merombak total pola penanganan pengemis dan gelandangan di wilayah ibu kota Provinsi Riau. Langkah penyelesaian dari hulu ke hilir kini tengah dirancang agar penataan ruang publik tidak lagi mengandalkan cara-cara represif yang selama ini terbukti kurang efektif.
Strategi baru ini disiapkan untuk memutus rantai keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang marak beroperasi di titik-titik krusial lalu lintas Riau.
Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah sedang menyusun skema penanganan terpadu yang melibatkan berbagai instansi teknis.
"Penanganan keberadaan masyarakat terpinggirkan di jalanan tidak bisa lagi sekadar aksi tangkap dan lepas. Kita harus menghadirkan solusi konkret dari akar masalahnya," ujar Agung di Pekanbaru, Senin (20/7/2026).
Langkah mendasar ini diambil mengingat mayoritas warga yang beraktivitas di persimpangan lampu merah kerap terlibat aksi main kucing-kucingan dengan petugas lapangan. Di sisi lain, arus migrasi dari luar wilayah Riau turut memperpanjang daftar penyandang masalah sosial di kota ini.
Agung meminta jajarannya, termasuk Ingot Ahmad Hutasuhut yang mengoordinasikan bidang ekonomi dan pembangunan, untuk merumuskan formula pembinaan yang berkelanjutan. Pembenahan ini tidak hanya berfokus pada penataan kota, tetapi juga penyediaan jaring pengaman sosial yang humanis.
Selain membenahi sistem penjangkauan di lapangan, pemerintah daerah juga mengetuk kesadaran masyarakat luas. Para pengguna jalan diimbau untuk menahan diri dari memberikan bantuan finansial maupun barang secara langsung di persimpangan jalan guna mendukung terciptanya ketertiban sosial yang permanen di Riau. (Bil)