RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah agresif demi mengejar target Provinsi Riau bebas dari anak putus sekolah. Mulai Selasa (30/6/2026), pemerintah daerah resmi mengerahkan jaringan kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) hingga ke tingkat rukun tetangga untuk menyisir menyisir anak-anak yang tidak lagi mengenyam bangku pendidikan.
Langkah ini diambil untuk memetakan langsung kendala di lapangan, terutama terkait persoalan biaya ekonomi yang kerap menyandera hak berpendidikan anak-anak di ibu kota Provinsi Riau tersebut.
Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengungkapkan bahwa salah satu batu sandungan utama yang ditemukan di lapangan adalah masalah penahanan dokumen kelulusan akibat tunggakan biaya di lembaga pendidikan swasta.
"Seperti ada anak-anak ijazahnya yang ditahan di pesantren, terkadang ada yang seperti itu karena adanya tunggakan-tunggakan sekolah," ujar Agung saat dikonfirmasi di Pekanbaru, Selasa.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kendala administratif tersebut memutus masa depan generasi muda. Pemko Pekanbaru berkomitmen untuk turun tangan mengintervensi dan mencarikan solusi finansial agar anak-anak yang terdampak bisa segera kembali ke sekolah.
Untuk mempercepat proses pemetaan, masyarakat diimbau aktif melapor jika menemukan adanya anak usia sekolah yang telantar atau terpaksa berhenti belajar. Laporan tersebut dapat disampaikan secara langsung melalui posyandu terdekat, kader PKK, ataupun kantor kelurahan setempat.
"Kita ingin semua bergerak bersama-sama untuk menuntaskan zero anak putus sekolah di Pekanbaru," kata Agung menandaskan. (Bil)