Menurut Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Riau, Muhammad Amin, tiga lokasi Rusunawa yang akan dibangun tersebut berada di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Kabupaten Siak Siak dan kabupaten Bengkalis.
Dikatakannya, setelah dibangun nantinya maka pengelolaan akan diserahkan kepada Kabupaten yang memiliki lahan tersebut. Pembangunan Rusunawa ini menurutnya solusi bagi warga miskin yang belum memiliki rumah.
"Ini dibangun menggunakan anggaran APBN melalui perjuangan kita ke pusat. Ini juga merupakan solusi bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah," ujar Muhammad Amin.
Muhammad Amin menambahkan Rusunawa ini merupakan perdana dibangun untuk Provinsi Riau dan mendapatkan jatah tiga bangunan. Diperkirakan satu bangunan itu bisa menampung 80 sampai 100 Kepala Keluarga.
"Untuk tekhnisnya pengelolaan Rusunawa ini nantinya kemungkinan Kabupaten Kota yang memiliki skema pengelolaan. Yang jelas masyarakat tidak punya rumah diperlukan," ujarnya.
Selain pembangunan Rusunawa, Pusat juga membangun rumah khusus di Riau, dimana tahun 2017 sudah dimulai pembangunannya di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan memulai pembangunan 100 unit rumah khusus di satu lokasi.
"Program ini merupakan sinergi Kementerian PUPR dan Perikanan Kelautan serta Kementerian Kemaritiman. Sasarannya bagi kalangan masyarakat kurang mampu di perbatasan," katanya.
Dimana untuk Meranti sudah diresmikan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pada Kamis (21/12/17) lalu dengan penandatanganan Prasasti pemakaian rumah khusus 100 unit di satu komplek tersebut.
"Tahun 2018 mendatang ini kita kebagian juga pembangunan Rumah Khusus daerah perbatasan sebanyak 50 unit di Rokan Hilir. Ini juga berkat perjuangan pak Gubernur ke pusat, "ujar Amin.
Selain dua program tersebut, ada juga Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi kalangan kurang mampu juga dari APBN. Dimana tahun 2016 sudah diserahkan kepada 2500 penerima di Riau.
"Untuk tahun 2018 sendiri ada 3000 jatah bagi Riau untuk menerima BSPS. Realisasi akan lebih cepat dimulai tahun mendatang, "ujar Amin.
Sementara untuk program APBD Provinsi Riau sendiri tahun 2017 sudah membangun 2000 unit Rumah Layak Huni (RLH) dan tahun 2018 akan dibangun sebanyak 2209 unit yang menyebar di seluruh Kabupaten Kota di Riau.
"Sebagaimana dalam RPJMD target pembangunan 6000 unit dan setiap tahunnya dibangun sekitar 2000 unit, hingga 2019 mendatang, "jelas Amin.
Amin juga menjamin pelaksanaan pembangunan RLH tahun 2018 mendatang akan lebih cepat karena regulasi sudah jelas tidak seperti tahun sebelumnya.
"Kalau sekarang ini verifikasi sudah selesai dilakukan di tahun 2017 dan pembangunan fisik akan dimulai pembangunannya paling lambat pertengahan tahun. Bahkan awal tahun juga sudah bisa dimulai," sebutnya.
Kemudian untuk tahun 2018 juga lebih terkonsep karena sudah belajar dari tahun sebelumnya, sehingga untuk harga pembangunan satu unit rumah juga dibedakan berdasarkan daerahnya.
"Karena selama ini banyak keluhan dari Kelompok Masyarakat yang membangun. Harga bangunan berbeda terutama di kawasan pesisir, makanya harga dibedakan," pungkasnya. (amy)
sumber: tribunnews.com