RIAUIN.COM - Rencana pemberlakuan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau kini tengah menjadi sorotan. Ketua Badan Kehormatan DPRD Riau Imustiar meminta agar efisiensi anggaran yang menjadi tujuan kebijakan tersebut tetap dibarengi dengan jaminan kualitas pelayanan publik yang tidak menurun.
Imustiar menjelaskan bahwa meskipun semangat utama kebijakan ini adalah rasionalisasi dan optimalisasi kinerja, perangkat teknis harus dipastikan siap terlebih dahulu. Hingga saat ini, Sekretariat DPRD Riau sendiri belum melakukan pembahasan mendalam mengenai mekanisme kerja jarak jauh bagi para pegawainya.
"Sejauh ini pembahasan teknis masih terkonsentrasi di jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi Riau. Di DPRD sendiri belum ada pembicaraan khusus terkait hal itu," ujar Imustiar di Pekanbaru Selasa (7/4/2026).
Politisi Golkar tersebut menekankan bahwa jangan sampai perubahan pola kerja justru menghambat penyaluran aspirasi masyarakat. Menurutnya, akses publik terhadap lembaga legislatif harus tetap terbuka lebar meskipun sebagian aparatur tidak berada di kantor secara fisik.
Ia menggarisbawahi bahwa kunci keberhasilan WFH terletak pada tanggung jawab dan produktivitas setiap pegawai. Jika nantinya kebijakan ini diterapkan di lingkungan legislatif, Imustiar berharap ada standar operasional prosedur yang jelas agar fungsi pendukung kerja dewan tetap berjalan sesuai porsinya.
Oleh karena itu, penyesuaian kebutuhan kerja menjadi syarat mutlak. Skema WFH diharapkan tidak dipukul rata untuk semua bidang, melainkan tetap memprioritaskan unit-unit yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh transisi ini. (*)