RIAUIN.COM - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Reky Fitro, menyampaikan kritik keras terhadap rencana Bupati Kuansing, Dr. H. Suhardiman Amby, untuk menambah sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang sulit, Reky Fitro menilai langkah ini sebagai pemborosan anggaran dan berpotensi menjadi ajang "bagi-bagi jabatan".
Sebagai anggota DPRD Kuansing, Reky Fitro menyatakan bahwa penambahan OPD saat ini sangat tidak tepat, mengingat kesulitan keuangan yang dialami Kuansing. Ia menyoroti adanya kontradiksi dengan upaya efisiensi anggaran yang tengah digalakkan oleh pemerintah pusat.
"Di saat Presiden Prabowo tengah berbenah untuk efisiensi, pemerintah daerah jangan malah ingin menambah OPD baru yang tak ada urgensinya. Ini malah jadi pemborosan dan berpeluang untuk bagi-bagi jabatan," tegas Reky Fitro kepada riauin.com, Selasa (8/4/2025).
Reky Fitro menyarankan agar Pemkab Kuansing memaksimalkan kinerja OPD yang sudah ada dengan menunjuk kepala dinas (kadis) yang kompeten dan merupakan putra daerah terbaik. Ia meyakini bahwa dengan penunjukan figur yang tepat, efisiensi dan efektivitas kerja OPD yang ada dapat ditingkatkan tanpa perlu menambah struktur baru.
"Maksimalkan saja OPD yang ada, tunjuk kadis yang potensial dari putra daerah terbaik sebagai kadis yang potensial dan berintegritas dalam bekerja," ujarnya.
Lebih lanjut, Reky Fitro mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan Kuansing yang tidak stabil. Ia membeberkan fakta bahwa Pemkab masih memiliki banyak kewajiban yang belum diselesaikan, termasuk gaji honorer, petugas kebersihan, dan garim masjid. Bahkan, untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN, Pemkab Kuansing terpaksa berhutang kepada Bank Riau sebesar 50 miliar rupiah.
"Saran untuk pemerintah daerah untuk mengkaji ulang. Keuangan Kuansing saat ini juga sedang tidak baik baik saja. Masih ada gaji honorer yang belum dibayarkan, gaji petugas kebersihan dan garim masjid. Pekerjaan proyek yang masih belum dibayarkan. Untuk membayarkan THR ASN saja Pemkab masih berhutang ke Bank Riau 50 milyar. Ini malah mau menambah OPD baru. Sebaiknya dikaji ulang sebelum diusulkan ke DPRD dan di bentuk pansus SOTK," papar Reky Fitro dengan nada prihatin.
Ketua Gerindra Kuansing ini mendesak agar rencana penambahan sembilan OPD baru tersebut dikaji ulang secara mendalam sebelum diusulkan kepada DPRD Kuansing dan dibentuk panitia khusus (pansus) SOTK. Ia menekankan pentingnya keselarasan visi dan kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam hal efisiensi anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab.
"Intinya, Pemerintah daerah harus satu visi dan selaras dengan kebijakan pusat," pungkas Reky Fitro, menegaskan penolakannya terhadap rencana tersebut.
Menanggapi kritik keras dari Ketua Gerindra Kuansing, Bupati Suhardiman Amby yang juga merupakan mantan Ketua Gerindra Kuansing hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan. Namun, sepekan sebelumnya, Bupati memang telah mengumumkan rencana penambahan sembilan OPD baru di lingkungan pemerintahannya.
Sembilan OPD baru ini direncanakan sebagai hasil pemecahan dari sejumlah dinas dan badan yang saat ini berjumlah 28, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Kuantan. Menurut Bupati, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan fokus kerja masing-masing bidang, serta sebagai bentuk penyesuaian dengan struktur kementerian di tingkat pusat. (hen)