RIAUIN.COM- Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengajukan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit mentah (CPO).
Pasalnya, sejak kebijakan Presiden itu diterapkan, Syamsuar menerima banyak laporan dari petani dan perusahaan kelapa sawit yang terdampak kebijakan pelarangan ekspor CPO tersebut.
Dampak negatif yang paling dirasakan oleh petani adalah anjloknya harga sawit, karena PKS tidak mampu menampung sawit lantaran tidak produksi atau produksinya terbatas.
"Kami mengajukan permohonan kepada Bapak Presiden, kiranya dapat meninjau kembali kebijakan pelarangan ekspor CPO tersebut. Agar persoalan ini bisa diatasi. Seperti harga sawit yang terus menurun dan kemungkinan tangki timbun penuh," kata Gubri usai rapat koordinasi pasca kebijakan pemerintah terhadap larangan ekspor CPO antara pemerintah dengan perwakilan pengusaha kelapa sawit, asosiasi petani sawit dan stakeholder terkait, bertempat di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau, Selasa (17/5/2022).
Paling dikhawatirkan, apabila tangki timbun penuh, maka PKS akan berhenti produksi. Jika tidak produksi, maka PKS tidak akan melakukan pembelian sawit petani.
Sehingga harga TBS dikhawatirkan akan terus tergerus, dan petani akan terus merugi karena hasil panen buah sawitnya membusuk. Karena tidak ada PKS yang mampu menampung buah sawit.
"Laporan dari pengusaha tadi, lebih kurang 2 minggu kalau tidak (masih terjadi pelarangan ekspor CPO, red), tangki timbun nanti penuh dan tidak bisa produksi dan tidak bisa membeli TBS. Itu yang tidak kami harapkan," jelasnya. -adv