Jakarta, Riauin.com - Kartu Pra-Kerja merupakan salah satu program yang digagas capres petahana Joko Widodo (Jokowi). Program ini rupanya dikritik hingga berujung laporan ke Bawaslu.

Seperti dijelaskan Jokowi, Kartu Pra-Kerja berfungsi memberikan pelatihan bagi masyarakat yang baru lulus pendidikan. Mereka yang nantinya belum mendapat pekerjaan, akan digaji pemerintah dalam batas waktu tertentu.

"Nanti akan keluar Kartu Pra-Kerja seperti ini. Jadi anak-anak kita yang lulus SMA, SMK, atau akademi, begitu lulus universitas, nanti akan dikeluarkan Kartu Pra-Kerja seperti ini. Kartu ini nanti akan bisa dipakai untuk training-training yang diselenggarakan pemerintah. Setelah training kita harapkan masuk industri. Kalau belum, akan diberi gaji atau honor dari sini," jelas Jokowi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (3/3).

Rupanya program Kartu Pra-Kerja tersebut diragukan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri bahkan menyebut program itu hanya omong kosong.

"Dari mana dia (Jokowi) mau dapat duit? ASN dia janjikan nggak ada. Honorer nggak angkat, subsidi kita dicabut, BPJS kita bangkrut, sudah lah omong kosong itu," kata Fahri di Al Jazzeerah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (3/3).

Senada dengan Fahri, Waketum Gerindra Fadli Zon menilai Kartu Pra-Kerja ibarat memberikan impian kosong. Melalui Kartu Pra-Kerja, pengangguran lulusan SMK akan diberikan gaji yang uangnya dibebankan pada APBN. Program itu disebut norak dan politis.

"Sangat politis, tapi politisnya agak norak. Tidak canggih," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

Menanggapi polemik yang ada, Wakil Ketua TKN Jokowi sekaligus Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan penerima kartu Pra-Kerja memiliki jangka waktu untuk digaji negara. Jangka waktu tersebut dari penerima kartu mendapat pelatihan dari pemerintah hingga nantinya diterima kerja.

Ia juga memastikan penerima kartu Pra-Kerja memiliki kriteria khusus sebagai syarat diberikan kartu Pra-Kerja. Nantinya ada tim penilai yang menyeleksi warga lulusan SMK yang akan menerima kartu.

"Kalau penjelasan dari Pak Jokowi, sambil menunggu ada pekerjaan, karena bagi yang lagi bimbang jadi penyanggah awal, bukan seterusnya (terima gaji)," ujar Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/3).

Belum juga selesai polemik Kartu Pra-Kerja, Jokowi dilaporkan ke Bawaslu mengenai janjinya tersebut. Jokowi dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran kampanye.

Jokowi diduga melanggar Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 280 jo Pasal 521 tentang Pemilu terkait larangan menjanjikan atau memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu.

"Di hadapan ratusan milenial yang hadir, dirinya menjelaskan tentang Kartu Pra-Kerja. Terhadap Kartu Pra-Kerja tersebut, Pak Jokowi menjelaskan, 'Untuk bisa masuk ke industri, untuk bisa masuk mendapatkan pekerjaan, inilah nanti kartunya disiapkan. Bagi yang memiliki Kartu Pra-Kerja namun belum mendapatkan pekerjaan, tidak perlu khawatir, mereka akan mendapatkan gaji'," ujar koordinator advokat Tim Advokat Indonesia Bergerak Djamaluddin Koedoeboen di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/3). (int/nol)