Jakarta, Riauin.com -- Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ardi Januar, mendesak calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo segera meminta maaf kepada publik karena telah menyebarkan data yang bersifat bohong atau hoaks dalam debat putaran kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

Menurut dia, salah kutip data merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi kepada semua pihak. Namun, dia menegaskan, Jokowi harus meminta maaf karena data-data hoaks tersebut telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, bahkan di media sosial.

"Salah adalah manusiawi dan bisa menghinggapi siapa saja dan kapan saja. Tetapi sejatinya seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh dengan cara ksatria meminta maaf kepada publik bila kedapatan melakukan kesalahan," kata Ardi dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Kamis (21/2).

Ia menyayangkan banyaknya kesalahan Jokowi dalam mengutip data. Menurut Ardi, sebagai seorang kepala negara, Jokowi seharusnya memanfaatkan kelengkapan instrumen dan perangkat kerja yang dimiliki untuk mengumpulkan data-data yang akurat.

"Bagaimana bisa seorang kepala negara berkali-kali memberikan keterangan tidak benar. Dengan percaya diri Jokowi berbicara seakan menganggap orang lain tidak bisa cross check fakta sebenarnya. Ingat, rakyat sudah cerdas," ujarnya.

Ardi meminta Jokowi mencontoh keberanian yang ditunjukkan Prabowo menyampaikan permintaan maaf ke publik setelah menjadi korban kebohongan Ratna Sarumpaet. Menurut dia, Prabowo telah menunjukkan jiwa kesatria sebagai seorang pemimpin ketika itu.

Dia pun mengaku khawatir keengganan Jokowi meminta maaf setelah menyampaikan data hoaks akan menjadi budaya buruk di tengah masyarakat.

"Kami khawatir, bila budaya semacam ini terus diterapkan, kebohongan akan menjadi kebiasaan," ujarnya.

Lebih dari itu, Ardi mengingatkan, Jokowi tidak boleh menyalahkan masyarakat bila kelak melabelinya sebagai pembohong yang ucapannya tidak bisa dipercaya karena tidak mau meminta maaf atas data hoaks yang telah disampaikan di debat Pilpres 2019 lalu.

"Bila Jokowi enggan menyampaikan permintaan maaf dan tetap merasa benar dengan apa yang telah disampaikan, jangan salahkan publik bila kelak memberi label Jokowi sebagai pembohong yang ucapannya tidak bisa dipercaya," ucap dia.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Anti Hoaks melaporkan Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas kebohongan publik yang disampaikan capres petahana itu saat debat capres kedua, Minggu (17/2) malam.

Kuasa hukum Koalisi Masyarakat Anti Hoaks, Eggi Sudjana, mengatakan keterangan palsu itu antara lain terkait klaim Jokowi impor jagung hanya menyatakan 160 ribu ton. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 700 ribu ton.

Lalu klaim Jokowi tidak ada konflik sengketa tanah karena sudah ada pembagian sertifikat. Begitu pula dengan klaim soal tidak ada kebakaran hutan selama tiga tahun terakhir.

"Di sini kami bukan alasan bela Prabowo atau tidak. Kami Masyarakat Anti Hoaks, artinya masyarakat yang ingin jujur, tidak boleh dibohongi," ujar Eggi di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (19/2).

Jokowi dilaporkan dengan berlapis-lapis pasal, yakni Pasal 14 dan 15 UU No 1 tahun 1946 Jo UU ITE pasal 27 ayat 3 Jo pasal 421 KUHP jo pasal 317 KUHP tentang Kebohongan Publik, Penyebaran Berita Bohong, Penyalahgunaan Wewenang, dan Keterangan Palsu.(int/nol)