Jakarta, Riauin.com -- RI mengirimkan tim ke Filipina untuk mengidentifikasi pelaku bom bunuh diri di gereja Katedral di Jolo yang diduga merupakan warga negara Indonesia.

Kadiv Humas Polri, Irjen Mohammad Iqbal, mengatakan tim tersebut terdiri dari Detasemen Khusus 88, perwakilan Badan Intelijen Nasional (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kementerian Luar Negeri.

"Hari ini, Polri (Densus 88 AT) bersama BIN, BNPT, dan Kemlu ke Filipina untuk identifikasi pelaku bom Filipina karena ada dugaan pelaku bom bunuh diri yang disebut-sebut dari Indonesia," ucap Iqbal saat dikonfirmasi pada Rabu (6/2).


"Dari Polri ada tiga orang (yang dikirim ke Filipina). Intinya, Indonesia ingin membantu mengungkap walaupun sampai saat ini belum ada fakta yang membenarkan bahwa itu (pelaku bom bunuh diri) benar WNI."

Pernyataan itu diutarakan Iqbal menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Filipina, Eduardo Ano, pada pekan lalu yang menyatakan pelaku serangan bom bunuh diri yang menewaskan 21 orang pada Minggu (27/1) itu adalah WNI.

Namun, Menlu RI, Retno Marsudi, menyebut pihaknya masih menunggu hasil identifikasi dari otoritas Filipina. Sampai akhir pekan lalu, otoritas Filipina belum bisa mengonfirmasi hasil identifikasi pelaku bom tersebut.

"Kami mendengar kabar bahwa pelakunya warga Indonesia. Dari kemarin saya sudah berkomunikasi dengan otoritas Filipina, namun sampai pagi ini belum terkonfirmasi hasil identifikasinya," kata Retno, di Padang, Sabtu (2/2).

Dia menyatakan, berdasarkan komunikasi dengan pihak Filipina, proses investigasi dan identifikasi masih berlangsung.

"Jika betul WNI, akan kami pastikan," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Wiranto, memprotes sikap Filipina yang mengklaim pelaku sebagai WNI, padahal penyelidikan belum rampung.

"Saat ini cukup ramai dibicarakan mengenai tuduhan dari pihak Filipina terutama Menteri Dalam Negeri (Filipina) bahwa ada keterlibatan WNI dalam aksi teror di Filipina. Di sini saya sampaikan bahwa itu kan berita sepihak," ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (4/1). (int/nol)