PEKANBARU, Riiauin.com - Panglima Besar Laskar Melayu Bersatu (LMB) Datuk Sri Setia Lela Negara Syarwan Hamid mengaku sangat kecewa dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau yang akan memberi gelar adat ke Presiden ke 7 Republik Indonesia, Joko Widodo.

Saat dihubungi wartawan, Sabtu (8/12/2018), Syarwan menilai presiden Jokowi belum pantas menerima gelar adat tersebut. Ia juga kecewa dengan LAM yang seolah ujuk-ujuk memberikan penghargaan tinggi masyarakat Melayu tersebut pada tahun politik ini.

"Harusnya dibicarakan, sebab itu bukan putusan LAM sendiri, itu bukan putusan Syahril (Ketua DPH LAMR. red) sendiri, bukan putusan pejabat gubernur sendiri dan harusnya dibicarakan dengan tokoh masyarakat Melayu dari luar, sebab LAM itu lembaga musyawarah," kata mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Ia kemudian mengatakan, alasan LAM yang memberikan gelar adat tersebut karena Jokowi yang berhasil membebaskan Riau dari asap, serta Jokowi berhasil merebut blok Rokan dari Chevron adalah tidaklah masuk akal.

"Tak masuk akal Soal Blok Rokan jika mereka tidak memberikan pada Riau kita tetap mendesak dan kita tuntut. Juga soal asap tidak ada yang luar biasa. Harusnya  yang diberikan penghargaan seharusnya adalah Menteri Kehutanan, bukan Jokowi," cakapnya lagi.

Lebih lanjut, untuk merealisasikan kekecewaannya tersebut, Syarwan mengatakan bahwa dirinya akan mengembalikan gelar adat yang telah diberikan pada dirinya, itu merupakan bentuk bukti atas kekecewaannya kepada LAM Riau.

"Gelar saya ini gelar permanen, beda dengan gelar bupati yang hanya akan melekat saat ia menjabat, melepaskan gelar ini sebenarnya sangat saya sayangkan, akan tetapi ini adalah harga yang harus saya bayar atas kekecewaan saya ini," tukasnya.

Sebagaimana diketahui LAM Riau akan menganugerahi Presiden Joko Widodo (Jokowi) gelar adat 'Datuk Seri Setia Amanah Negara'.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAM Riau Datuk Seri Syahril Abubakar mengatakan pemberian gelar adat tersebut memiliki dasar yang kuat. Selama 17 tahun terakhir ini, Riau selalu diselimuti kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan. Namun, sejak Jokowi menjabat presiden, persoalan kabut asap tersebut ditangani dengan baik.

"Lebih-kurang 17 tahun lamanya masyarakat adat Melayu Riau dan masyarakat Riau pada umumnya, tuan gubernur, didatangi oleh asap. Jerebu bahasa Melayunya. 17 tahun lantas Tuan Presiden mengambil kebijakan bahwa jangan lagi asap antara lain di Provinsi Riau. Alhamdulillah sudah 3 tahun terakhir ini, sebagaimana yang kita ketahui, ini asap sudah tak ada lagi di negeri kami. Ini hal-hal yang menjadi dasar," kata Syahri setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Selain itu, kembalinya Blok Rokan ke pangkuan Ibu Pertiwi juga menjadi dasar. Untuk diketahui, Blok Rokan merupakan blok migas raksasa yang selama 94 tahun dikelola oleh Chevron, perusahaan migas asal Amerika Serikat. Kini blok tersebut dikelola oleh PT Pertamina sepenuhnya.

"Sebagaimana yang kita ketahui, Blok Rokan adanya di Provinsi Riau di enam kabupaten, kota, hari ini telah kembali kepada bangsa Indonesia. Dikelola oleh Pertamina, dan alhamdulillah pemerintah daerah melalui perusahaan daerah bersama-sama mengelola Blok Rokan," katanya.

Tak hanya itu, LAM Riau juga mengapresiasi Penetapan Presiden No 86 Tahun 2018 tentang Tanah Objek Reforma Agraria. Kebijakan itu mengatur tanah milik bersama diakui dan sekaligus dapat disertifikatkan.

"Ini perjuangan panjang Lembaga Adat Melayu Riau. Hampir 20 tahun kami memperjuangkan ini. Dan di luar dugaan kami, pengakuan hari ini Tuan Presiden telah mengembalikan ke masyarakat adat dan sekaligus memberikan status sertifikat kepada tanah wilayah ini. Kemudian ada Inpres No 8 Tahun 2018 menyangkut Penataan Kembali Perkebunan Kelapa Sawit," katanya.

Syahril juga mengatakan, ada sekitar 3 juta hektare kebun kelapa sawit di Riau, namun kepemilikan dari masyarakat sangat minim. Dengan adanya penataan sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2018, diyakini sekitar 2 juta hektare kebun kelapa sawit bisa dikelola masyarakat adat dengan pengusahaan tempatan untuk bisa mengelola hasil bumi tersebut.

"Kemudian lagi, terakhir, 15 tahun terakhir ini CPP Blok dikelola oleh Pertamina bersama perusahaan daerah. Alhamdulillah pada bulan terakhir ini telah ditetapkan bahwa CPP Blok itu murni masyarakat Riau, pemda Riau yang mengelolanya. Ini yang menjadi dasar kami di samping adanya jalan tol dan sebagainya, membuat kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah pada hari ini yang kebetulan dijabat oleh Bapak Ir Joko Widodo bersama Pak Jusuf Kalla," jelasnya.

Syahril mengatakan rencananya pemberian gelar adat kepada Jokowi tersebut akan dilakukan di Pekanbaru, Riau, pada 15 Desember 2018.

"Kami memberikan gelar adat kepada beliau sebagai ingatan budi kepada Tuan Presiden. Tampaknya beliau berkenan dan insyaallah tanggal 15 akan datang ke Riau dan mudah-mudahan kami menyambut kedatangan beliau ke bumi tanah Melayu bersama-sama dengan Tuan Plt Datuk Seri kami tidak Plt lagi. Insyaallah hari Senin akan ada pengukuhan Gubernur Riau Datuk Seri yang dulunya timbalan, ke depan kami namakan Datuk Seri Setia Amanah Masyarakat Adat Melayu Riau," jelasnya. (int/nol)