"Tugas kita adalah membahas dan mengusulkan ke Banggar resmi, termasuk usulan tim transisi ada semuanya lengkap," kata Ahamd Hijazi saat dikonfirmasi soal tudingan tim transisi yang tak akomodir visi misi gubernur Riau terpilih, Selasa (4/12/2018).

Dia menjelaskan, saat itu KUA-PPAS dan RKPD sudah diantar ke DPRD, namun kalau sebelum itu ada kesempatan Pemprov Riau masukan langsung (usulan tim transisi) dalam KAU-PPAS dan RKPD.

"Hanya saja masalahnya waktu itu KUA-PPAS dan RKPD sudah diantar ke DPRD baru penetapan Pilgub dan Gubernur Riau terpilih," cetus Ahmad Hijazi.

Meski begitu, lanjut dia, pihaknya tetap membahas usulan tim transisi dengan mengundang Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Dalam Negeri (Kemendagri) bersama DPRD Riau.

"Saat itu Dirjen Keuangan Daerah mempersilahkan (mengakomodir usulan tim transisi), dan itu juga sudah ada penegasan Mendagri mempersilahkan itu," cakapnya.

Setelah diperbolehkan sesuai aturan, sebut Ahmad Hijazi, pihaknya mempersiapkan semuanya untuk mengakomodasi usulan tim transisi.

"Kalau perlu kita bongkar semua faktanya. Ada semua didokumen ini, kita serahkan lengkap ke Dewan, ada infrastruktur, kesehatan dan pendidikan usulan tim transisi. Satu dokumen lengkap," tegasnya sambil membuka dokumen.

Disinggung bagaimana dengan tuduhan tim transisi yang mengatakan Pemprov Riau dan DPRD Riau tak akomodir usulan visi misi Gubernur Riau terpilih?

"Pokoknya kalau dari kita sudah diteruskan (ke Dewan). Selebihnya saya no comment lah. Yang penting tugas Pemprov Riau kita laksanakan dan kita kerja ikhlas. Hanya Allah yang tahu isi hati kita," cakapnya.(int/nol)