DPRD Riau Sahkan APBD-P 2016 Sebesar Rp 10,3 Triliun
ilustrasi APBD
Riauin.com, Pekanbaru - Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2016 akhirnya disahkan sebesar Rp 10,3 triliun. Pengesahan dilaksanakan melalui rapat paripurna pada Kamis (13/10/2016) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Manahara.
Turut hadir dalam rapat di ruang paripurna tersebut, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman serta Forkominda Riau dan anggota DPRD yang lain.
Sebelumnya pengesahan, terlebih dulu disampaikan Laporan Hasil Kerja Banggar pada RAPBD-P di Tahun 2016 yang dibacakan anggota DPRD Sugeng Pronoto.
"RAPBD-P tahun 2016, diketahui ini ada dipengaruh beberapa hal. Diantaranya, perubahan asumsi dasarnya ekonomi makro APBN-P tahun 2016, Adanya kebijakan pemerintah pusat itu melakukan pengurangannya dan tunda dana transfer perimbangan," katanya.
Anggota Banggar DPRD Riau ini menyebutkan, rincian dari APBD-P tahun 2016, sudah sangat jelas disebabkan berbagai hal. Namun, didalam rangka mengoptimalkan PAD bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, seharusnya Pemprov Riau melakukannya.
Politisi PDI-P inipun mengatakan, bentuk kelompok kerja itu untuk melakukannya analisis dan kajian mendalam secara komperhensif terhadap semua unsur PAD yang dikelola setiap SKPD lingkungan Pemprov Riau. Lakukan regulasi terhadap aturan dan kelengkapan sarana prasarana.
"Belanja Daerah, terdiri Belanja Tidak Langsung yang sebelum Perubahan Rp5,3 triliun, setelah Perubahan menjadi Rp5,4 triliun. Belanja Langsung yang sebelum Perubahan Rp5,5 triliun, setelah Perubahan menjadi Rp4,9 triliun. Total Belanja Daerah ini sebelum Perubahan Rp10,9 triliun kini jadi Rp10,3 triliun," katanya.
Usai pembacaan tersebut, maka Manaha selaku Pimpinan Rapat mempertanyakan pada anggota DPRD Riau untuk persetujuanya atau disahkanya RAPBD-P tahun 2016 sebesar Ro10,3 triliun jadi APBD dalam sebuah Perda. Hal inipun mendapat persetujuan.
"Sebelum saya ketuk palu, yang pertanda disahkannya RAPBD-P tahun 2016 sebesar Rp10,3 triliun ini. Maka, selaku pimpinan sidang mempertanyakan kepada peserta rapat paripurna. Dan pada intinya anggota DPRD Riau menyetujui," kata Manahara seusai rapat. (*)
Berita Lainnya
Sebabkan Penurunan Produktivitas Kerja, PNS Dilarang Main Game Online
Hari Listrik ke-75 di Batam Jadi Berkah Masyarakat Selat Nenek dan Pulau Jaloh
Imbas Corona, Kurs Rupiah Kian Dekati Rp17 Ribu per Dolar AS
Semprot Desinfektan, Wiraland Berupaya Lindungi Penghuni dari Bahaya Covid-19
Pemprov Riau Telah Terima Hasil Evaluasi Pejabat Eselon II dari KASN
Gubri Hadiri Rakor dengan Menteri PPN Bahas RKP Prioritas 2021
Sebabkan Penurunan Produktivitas Kerja, PNS Dilarang Main Game Online
Hari Listrik ke-75 di Batam Jadi Berkah Masyarakat Selat Nenek dan Pulau Jaloh
Imbas Corona, Kurs Rupiah Kian Dekati Rp17 Ribu per Dolar AS
Semprot Desinfektan, Wiraland Berupaya Lindungi Penghuni dari Bahaya Covid-19
Pemprov Riau Telah Terima Hasil Evaluasi Pejabat Eselon II dari KASN
Gubri Hadiri Rakor dengan Menteri PPN Bahas RKP Prioritas 2021