PEKANBARU, Riauin.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mendapat kepastian soal Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan IV tahun 2018 bakal disalurkan Pemerintah Pusat.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi kepada wartawan, Kamis (1/11/2018) usai melakukan pertemuan dengan Komisi VII DPR RI, di kantor Gubernur Riau, Pekanbaru.

Ahmad Hijazi mengatakan, informasi kepastian soal DBH Riau itu disampaikan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru melalui lisan belum secara tertulis.

"Kita juga sudah dapat kabar, Alhamdulillah triwulan IV tetap disalurkan. Surat belum kita terima, tapi secara lisan sudah kita terima dari Kemenkeu," katanya.

Meski begitu, sebut Ahmad Hijazi, untuk DBH triwulan IV tahun 2018 yang mengalami tunda salur belum mendapat kepastian kapan akan ditransfer pusat.

"Jadi untuk 2018 Alhamdulillah tidak ada tunda salur. Yang masih tunda salur adalah yang 2017. Karena pukulan (defisit anggaran) di 2018 ini kan dari 2017. Sayangnya tunda salur yang 2017 itu, sampai sekarang belum dapat berita," ujarnya.

Menurutnya dengan tidak ada tunda salur untuk DBH triwulan IV 2018, maka akan sangat membantu keuangan Pemprov Riau yang saat ini mengalami gangguan.

"Kalau tak ada tunda salur berarti kan sangat membantu. Kalau ada tunda salur, kan tambah parah. Kalau itu disalurkan di 2018, praktis akan membantu menyelesaikan tunda bayar (kegiatan 2018)," cakapnya. 

Untuk DBH triwulan IV 2018, lanjut Ahmad Hijazi diperkirakan Rp511 miliar. Namun setelah setelah direkonsiliasi, angkanya tidak jauh dari itu paling tinggi Rp530 miliar.

"Tapi kita belum dapat angka resminya. Paling tinggi 530 miliar setelah rekonsiliasi. Yang penting itu disalurkan. Kalau tidak disalurkan lebih fatal lagi. Tapi katanya dua atau tiga kali salur dalam dua bulan terakhir ini. Jadi ikat pinggang agak longgar sedikit lah," ungkapnya.

Sementara untuk DBH triwulan IV 2017, pihaknya sudah menyampaikan 
kepada Komisi VII DPR RI masih ada tunda salur sebesar Rp1,7 triliun seluruh Riau.

"Insya Allah mereka (Komisi VII) akan menyampaikan ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan tahun ini tunda salur 2018 bisa ditransfer," pungkasnya.(int/nol)