PEKANBARU, Riauin.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru segera melakukan tindakan atas kejadian penggerebekan oknum Satpol PP Pekanbaru, yang ternyata positif menggunakan sabu - sabu berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan kepolisian daerah Riau, beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah dengan menyelektif pendatang yang dipindahtugaskan di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Hal itu dikatakan Asisten 1 Pemko Pekanbaru, Azwan, Senin, (1/10/2018). Berdasarkan pertimbangan bahwa kejadian pelanggaran hukum juga pernah terjadi sebelumnya, dimana oknum tersebut berasal dari luar Pekanbaru.

"Pelakunya ini ternyata juga baru pindah tugas dari Pekanbaru, ditambah beberapa waktu lalu juga pernah terjadi beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oknum - oknum kita. Berangkat dari hal - hal ini, kita akan lebih selektif lagi, membuat persyaratan tambahan kepada mereka yang akan datang ke Pekanbaru," ujarnya.

"Persyaratan itu misalnya pernyataan tidak tersangkut masalah pelanggaran hukum, seperti surat keterangan tidak terlibat narkoba, utang piutang dan sebagainya bagi yang akan dipindahkan ke Pekanbaru. Karena kasusnya selama ini mereka yang terlibat adalah dari luar daerah Pekanbaru, mereka berkasus ditempat lama dan baru terungkap setelah bertugas di Pekanbaru," terang Azwan.

Selain itu, terkait pernyataan Wakil Walikota Pekanbaru yang berencana untuk mengadakan tes urin masal bagi ASN dan THL dilingkungan Pemko Pekanbaru, Azwan menyebutkan hal itu telah disampaikan kepada Walikota Pekanbaru, Firdaus. Firdaus sendiri, menurut Azwan menanggapi dengan baik usulan tersebut dan berharap agar dapat segera didudukkan untuk dibahas lebih lanjut.

Tidak hanya itu, Pemko juga tengah menyelidiki anggota - anggotanya yang diduga terlibat penggunaan narkoba dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

"Kita bahkan sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan ada 17 ASN kita yang diduga tersangkut narkoba. Sekarang kita sedang menindaklanjuti hal itu, kita sedang mencari, mendata anggota yang melanggar hukum lainnya, untuk memutuskan tindakan tegas jika sudah ada keputusan inkrah," ujarnya.

"Kita selidiki dulu, karena kitakan tidak tahu juga, apakah mereka tersandung narkoba karena ketidaksengajaan, seperti termakan makanan yang ternyata mengandung narkoba, dan berbagai kemungkinan lainnya. Kita juga akan mempertimbangkan alasan - alasannya terlebih dulu," pungkas Azwan. (int/nol)