ROKAN HULU, Riauin.com - DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar  Rapat Paripurna terkait laporan pertanggung jawaban (LPj) penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Rohul, Senin (23/7/2018) siang

Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kelmi Amri SH didampingi 3 Wakil Ketua yakni, Zulkarnain SSos, Hardi Chandra dan Abdul Muas, serta 27 anggota DPRD. Turut hadir juga Bupati Rohul H Sukiman, segenap Kepala Dinas, Badan dan Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Rohul.

Dihadapan pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Rohul H Sukiman menjabarkan secara rinci kegunaan kemudian serapan APBD tahun 2017. Kata Bupati, LPj penggunaan APBD tahun 2017 itu  sudah melalui pemeriksaan BPK RI cabang Riau.

"Dan sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2003, tentang keuangan Negara," kata Bupati Sukiman.

Bupati Sukiman menambahkan, APBD tahun 2017 direalisasikan untuk komponen belanja yang disesuaikan dengan serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah.

Namun, sebelum penyerahan salinan LPj diserahkan Bupati kepada pimpinan DPRD Rohul. Ketua DPRD Kelmi Amri secara tegas meminta kepada Pemkab Rohul agar membuat surat pengakuan hutang kepada pihak ketiga.

Dimana, pada akhir 2017 lalu, Ketua politisi Partai Demokrat itu mengungkap, masih ada hutang pemerintah yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Yang mana, hutang itu semestinya sudah bisa dibayarkan, kalau saja pemerintah sampaikan ke DPRD.

"Kalau saja pemerintah cepat menyampaikan ke DPRD, tinggal dirubah lembaran APBD, sehingga hutang kepada pihak ketiga itu tidak dibiarkan berlarut, kan kasihan mereka masih menunggu pembayaran dari pemerintah," ungkap Kelmi.

Kelmi menyebut, kalau pun tidak langsung dibayarkan sebelum pembahasan APBD-P tahun 2018, hutang kepada pihak ketiga itu akan dituangkan melalui APBD-P. "Jadi kita minta surat dari pemerintah, agar di pembahasan APBD perubahan kita sudah tau berapa nilai hutang pemerintah itu," pintanya.

Mengenai LPj penggunaan APBD 2017 yang sudah disampaikan Bupati H Sukiman, Kelmi menjelaskan, LPj Bupati itu akan dilakukan pembahasan sesuai tahapan yakni, pembahasan mendengarkan pandangan umum fraksi, setelah itu mendengar jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi tersebut.

"LPj penggunaan APBD tahun 2017 oleh Bupati sudah mencantumkan secara rinci seberapa realisasi belanja daerah termasuk serapan APBD itu sendiri," tutup Kelmi.(yus)