PEKANBARU, Riauin.com - Pemerintah Provinsi Riau sejak awal tahun 2018 telah mengajukan penambahaan kuota premium untuk wilayah Riau sebesar 10 persen, dari kuota premium tahun 2017 yang lalu. Namun sayangnya sampai saat ini belum ada jawaban pasti dari pihak Pertamina.

Kepala dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Indra Agus, mengatakan bahwa selain pengajuan 10 persen tambahan kuota Premium, pihaknya juga mendesak pihak Pertamina untuk menyalurkan kuota premium tahun lalu yang belum sampai tersalurkan 100 persen.

"Kuota tahun 2017 yang lalu saja baru 68 persen yang disalurkan oleh Pertamina untuk wilayah Riau, belum mencapai 100 persen. Dan tahun ini kita kembali mengajukan kuota premium 10 persen. Dan ada penegasan dari Kementrian dan SKK Migas untuk menambah kuota bagi Riau ke Pertamina," ujar Indra.

Ditegaskan Indra, terkait dengan mulai langkanya Premiun dan Solar di wilayah Riau, selama ini pihak Pertamina tidak pernah berkoordinasi dengan Pemprov penyaluran ke SPBU. Termasuk rencana Pertamina yang akan menukar gulingkan premium ke Pertalite.

"Yang jelas Pertamina tidak ada mensosialisasikannya kepada kita, termasuk ke masyarakat. Mereka ingin menukar gulingkan Premium ke Pertalite, agar lebih baik dan ramah lingkungan. Tapi belum terserap di wilayah Riau, mereka tidak ada mensosialisasikannya," jelas Indra.

"Termasuk saat mereka menaikkan harga pertalite dalam sebulan bisa dua kali naik. Pertamina belum mensosialisasikan, yang menerapkan harga pertamina. Pertamina tidak ada koordinasi penetapan dari mereka makanya mereka naikkan dua kali

SPBU jadi korban karena menjadi sasaran," tambahnya.

Lebih jauh dikatakannya, Pemerintah saja untuk menaikkan sesuatu harga saja berfikir dua kali. Karena dampaknya langsung ke masyarakat, apalagi BBM sudah menjadi bahan pokok bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas.

"Pemerintah aja naikkan mikir-mikir. Anehnya cuma kita yang bergejolak
Riau yang terlambat mensosialisasikan peralihan dari premium ke pertalite. Karena kurangnya sosialisasi dari Pertamina. Kalau masyarakat taunyakan pemerintah, seharusnya Pertamina yang lebih mensosialisasikannya," cakap Indra.(int/nol)