PEKANBARU - Jika di DPR RI tengah marak kasus dugaan gelar palsu yang disematkan kepada Frans Agung MP, Anggota DPR RI dan dilaporkan staf pribadinya ke Mahkamah Kehormatan DPR RI, maka hal berbeda dengan DPRD Riau.

Sampai saat ini, Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau belum menerima laporan terkait gelar palsu yang digunakan anggota dewan.

"Belum ada lagi yang melaporkan gelar palsu anggota dewan. Kalau ada misalnya, tidak mungkin kita tutupi," kata Taufik Arrakhman kepada riauterkinicom via telfon, Jum'at (29/05/15).‎

Dijelaskan politisi Gerindra ini, apabila ada laporan yang masuk ke BK, maka BK akan menindaklanjuti laporan tersebut, selagi laporannya dilengkapi dengan bukti dan memenuhi persyaratan administrasi.‎

"‎Tentunya kita akan poses setiap laporan yang masuk sesuai dengan ketentuannya. Seperti mengumpulkan data dan mengkroscek langsung, apalagi‎ dalam mekanismenya, ada persidangan," ungkapnya.

‎ Selama menjabat ketua BK, hanya satu laporan yang baru sampai ke pihaknya. Satu laporan atas nama Zukri (anggota Komisi D DPRD Riau) yang melaporkan Erizal Muluk selaku ketua komisinya‎ ke BK DPRD Riau.

"Kalau laporan Zukri, kita masih menunggu ni pelapor melengkapi syarat administrasi agar laporannya bisa kita menindaklanjutinya," tutup anggota Komisi A DPRD Riau.‎ (*)