RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru tengah memprioritaskan penyelesaian belasan nota keberatan warga terkait hasil pemilihan ketua rukun tetangga dan rukun warga di sejumlah wilayah. Penyelesaian sengketa ini menjadi syarat mutlak sebelum seluruh perangkat lingkungan terpilih dikukuhkan secara bersamaan.

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengonfirmasi adanya belasan berkas pengaduan yang masuk ke meja pemerintah daerah. Kendati demikian, ia menilai sanggahan dari para calon yang kalah merupakan riak politik yang lumrah terjadi dalam proses demokrasi di tingkat akar rumput.

"Saat ini ada 19 sanggahan yang sedang kami proses. Jumlah ini sebenarnya sangat kecil dibandingkan total keseluruhan wilayah yang menggelar pemilihan, jadi dinamika ini masih dalam batas wajar," ujar Agung Nugroho di Pekanbaru, Senin (25/5/2026).

Pemerintah daerah menargetkan proses mediasi dan verifikasi atas belasan aduan tersebut dapat rampung dalam beberapa hari ke depan. Langkah ini diambil agar penerbitan Surat Keputusan (SK) penetapan tidak terhambat dan hak pilih warga tetap terlindungi.

Jika seluruh sengketa hasil pemilihan selesai dimediasi, agenda pengukuhan dan penyerahan SK akan langsung digelar terpusat. Menurut Agung Nugroho, kebijakan pelantikan kolektif ini sengaja dipilih untuk menyamakan persepsi seluruh ketua RT dan RW baru dalam mengawal program pembangunan kota ke depan. (Bil)